BI Kucurkan Insentif Rp458,5 Triliun, Dorong Kredit Murah UMKM hingga QRIS Antarnegara
astakom.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, ngespill kalau BI terus melakukan bauran kebijakan demi mencapai Program Asta Cita Pemerintah.
Dalam konferensi pers hasil rapat KSSK IV Tahun 2026 di kompleks gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (03/11/2026), Destry bilang kalau pihaknya terus memastikan kalau sektor riil dan sistem pembayaran bergerak selaras demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas dengan tetap turut menurunkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui dukungan dan sinergi erat dengan program Asta Cita Pemerintah," kata Destry.
Kalau di sektor moneter, pemerintah fokus menjaga stabilitas, maka lini makroprudensial dan sistem pembayaran tampil all-out menerapkan kebijakan longgar yang pro-growth. Tujuannya jelas biar mempermudah akses pembiayaan dan bikin ekosistem digital makin efisien bagi masyarakat.
Banjir insentif likuiditas
Di bidang makroprudensial, BI menetapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5%. Kebijakan ini mencakup insentif financing channel paling tinggi 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk memperluas pembiayaan ke sektor pencipta lapangan kerja, serta insentif pendalaman pasar uang (PPU) paling tinggi 2% untuk redistribusi likuiditas perbankan.
Hingga minggu pertama Oktober 2026, total insentif KLM yang dinikmati perbankan menyentuh angka Rp458,5 triliun, yang dialokasikan ke sektor prioritas seperti pertanian, industri, hilirisasi, jasa ekonomi kreatif, perumahan, hingga UMKM.
Selain itu, BI memperkuat Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2026 melalui perluasan cakupan kredit inklusif, kerja sama channeling dan executing antarbank, serta transfer RPIM berbasis kontrak. Sinergi lewat Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) juga terus dilanjutkan.
Support masyarakat punya rumah dan kendaraan pribadi
Kabar gembiranya buat kamu yang mau punya hunian atau kendaraan idaman, BI resmi memperpanjang masa berlaku rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) sebesar 100% untuk semua jenis properti (bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu) dan Uang Muka (UM) Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling sedikit 0% untuk kendaraan baru, berlaku hingga 31 Desember 2027.
Di sisi lain, instrumen pendukung kayak Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) di 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimal 40%, CCyB 0%, serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 4% dan PLM Syariah 2,5% (masing-masing dengan fleksibilitas repo) tetap dipertahankan stabil.
Ekosistem pembayaran digital makin hype
Selanjutnya, di sektor sistem pembayaran, BI terus memperkuat akseptasi digital dan ketahanan infrastruktur demi memitigasi risiko fraud. Sinergi dengan kementerian dan lembaga juga terus diperkuat guna mengakselerasi inovasi serta talenta digital bangsa.
Beberapa gebrakan keren turut dihadirkan, mulai dari memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp100.000, memperluas uji coba (sandboxing) koridor QRIS Antarnegara ke Timor Leste dan Hong Kong, hingga memperkuat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).
"Kami tetap mengarahkan sistem pembayaran kami untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital yang dibagi dengan penguatan struktur industri sistem pembayaran serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran," katanya.
Melalui penguatan koordinasi bersama Pemerintah, KSSK, dan para pemangku kepentingan, BI terus mengawal ketahanan eksternal sekaligus memastikan ekonomi Indonesia tumbuh berkelanjutan tanpa hambatan. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
BI nggak cuma fokus menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga tancap gas mendorong pertumbuhan lewat berbagai insentif pembiayaan dan perluasan ekosistem digital. Mulai dari insentif likuiditas perbankan Rp458,5 triliun, kemudahan kredit rumah dan kendaraan dengan uang muka 0%, hingga perluasan QRIS lintas negara. Strategi ini diharapkan bikin akses pembiayaan makin gampang, transaksi makin praktis, dan UMKM punya peluang lebih besar untuk berkembang. Intinya, BI ingin memastikan roda ekonomi tetap bergerak sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha.
