Geram CPO RI Dijual Rp27.000 oleh Negara Perantara, Zulhas: Kita Cuma Dihargai Rp15.000
astakom.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengubah total strategi perdagangan komoditas ekspor unggulan nasional. Indonesia kini membidik opsi pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah secara langsung ke negara tujuan akhir tanpa perlu menggunakan jasa negara perantara.
Langkah berani ini diambil demi memangkas margin kerugian yang dialami Indonesia selama bertahun-tahun serta mendongkrak margin keuntungan negara secara substansial.
"Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga," kata Zulkifli saat memberikan pengarahan di Batam,Kepulauan Riau, Rabu (4/11/2026).
Gap harga CPO menggila: RI obral Rp15.000, negara tujuan beli Rp27.000
Zulhas membeberkan jurang perbedaan harga yang terlampau jauh antara patokan jual dari Indonesia ke negara perantara dibandingkan dengan harga yang ditransaksikan ke negara konsumen akhir. Skema perdagangan perantara ini dinilai sangat merugikan posisi Indonesia yang sejatinya menyandang status sebagai produsen sawit terbesar di dunia.
Ia mencontohkan, Indonesia melepaskan CPO ke negara tetangga seharga Rp15.000, sementara komoditas yang sama dijual kembali ke pasar tujuan akhir dengan harga melambung hingga Rp27.000.
"Harga CPO Rp 27.000, kita jual ke tetangga Rp 15.000. Berarti kita rugi Rp 13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung," ujar Zulhas dengan nada gemas.
Sentil isu karhutla hingga sorotan pasar modal MSCI
Tak sekadar menyoroti rantai pasok CPO, nikel, dan timah, Menko Pangan juga menilai Indonesia kerap berada di posisi serba salah ketika diterpa dinamika internasional. Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masalah distribusi antrean BBM di Bali, hingga laporan finansial dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang ikut menekan pasar modal dalam negeri.
"Kalau ada apa-apa, kita Indonesia, yang rugi," tegasnya.
Untuk membentengi kedaulatan ekonomi nasional, ia mengingatkan agar tata kelola sumber daya alam dikembalikan pada mandat Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan kemakmuran masyarakat seluas-luasnya.
Dorong Kemandirian pangan dan tingkatkan produktivitas petani
Di samping reformasi ekspor komoditas, Zulhas menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan pokok seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam. Menurutnya, pembenahan harus difokuskan pada penguatan kapasitas produksi petani, peternak, serta nelayan melalui sentuhan teknologi dan mekanisasi modern.
Pemerintah berkomitmen mengubah pola ketergantungan bantuan sosial menjadi dorongan pemberdayaan produktif bagi masyarakat.
"Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih,memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif," pungkasnya. (RaM)
Gen Z Takeaway
Sikap tegas Menko Pangan Zulhas yang pengen Indonesia cut the middleman alias stop jualan CPO via negara perantara beneran makes sense banget (no more getting played!). Bayangin aja, Indonesia yang punya komoditas CPO terbesar malah "mengobral" murah ke tetangga sementara pasar akhir belinya jauh lebih mahal, bikin potensi cuan negara malah melayang. Saatnya Indonesia pegang kendali penuh atas kekayaan alam sendiri biar ekonomi makin mandiri dan petani kita makin sejahtera.
