Netanyahu dan Eisenkot Bagi Kursi PM? Pengamat: Cuma 'Old Wine, New Bottle'

astakom.com, Jakarta – Dinamika politik internal Israel kembali menemui jalan buntu setelah perolehan kursi parlemen yang terfragmentasi gagal menghasilkan mayoritas mutlak secara mandiri. Di tengah tekanan domestik dan bayang-bayang krisis keamanan regional, para pengamat menilai bahwa skenario terkuat untuk meredam kekacauan ini adalah melalui kompromi pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang memadukan faksi petahana dan oposisi.

Walaupun format kepemimpinan tampak diperbarui melalui pembagian kekuasaan bergilir, arah kebijakan strategis jangka panjang diprediksi tidak akan mengalami pergeseran mendasar. Langkah politik ini dinilai sebagai upaya instan untuk mengamankan stabilitas semu di tengah ketidakpastian domestik yang kian meruncing.

Kursi terbelah

"Saya pikir mereka untuk mempersatukan diri aja sedang susah sekarang ya. Jadi saya pikir yang ada dalam benak mereka itu pertama-tama adalah siapa di antara kita yang memimpin? Koalisi di antara kita itu siapa yang eh yang bisa dibangun begitu? Karena angkanya kan sedang sulit sekali sekarang." tutur Teuku Rezasyah Pengamat Politik Luar negeri dosen hubungan internasional universitas presiden dalam sambungan telepon kepada wartawan astakom.com pada Minggu (01/11/2026).

Partai Arab dikucilkan

Perolehan kursi saat ini menunjukkan peta kekuatan yang sangat ketat dan memicu fragmentasi mendalam. Partai pimpinan Benjamin Netanyahu tercatat mengantongi 53 kursi, sementara blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai kecil dari kalangan Arab Israel memegang 19 kursi. Uniknya, baik kubu petahanan maupun oposisi kompak mengambil garis keras untuk tidak melibatkan partai-partai Arab dalam koalisi, meskipun kehadiran mereka sebenarnya bisa menjadi jalan pintas mencapai ambang batas mayoritas 61 kursi.

"Kita perhatikan angka dari partainya apa, partainya Benjamin Netanyahu itu kan nggak cukup untuk ini, untuk pemimpin kan. Angkanya 53 kalau gak salah ya. 53, kemudian oposisi angkanya 48 dan partai-partai kecil itu partai Arab itu angkanya 19 kursi ya. Netanyahu 53 kursi, oposisi 48 kursi dan partai Arab itu 19 kursi kan. Dan uniknya, dua-dua partai ini tidak mau melibatkan partai Arab Israel" paparnya pada saat wawancara via telepon.

Kondisi ini memaksa para elit politik berpikir keras untuk merumuskan formula pemerintahan transisi dalam dua tahun pertama. Alih-alih merangkul seluruh elemen bangsa, faksi-faksi dominan justru terjebak dalam ego sektoral yang membuat proses kompromi berjalan sangat lamban dan penuh intrik perebutan posisi strategis.

"Cuman mereka garis kepala ya tampaknya tantangan terbesar mereka itu kan membangun koalisi kan, koalisi antara Netanyahu dan Eisenkot untuk misalnya ke depan." jelasnya.

Apa pun bentuk kompromi yang lahir dari tenggat waktu penunjukan kabinet, pengamat menilai dinamika tersebut ibarat old wine in a new bottle botolnya mungkin baru, tetapi isi anggurnya tetap sama. Skenario pembagian kekuasaan diproyeksikan bakal melibatkan rotasi jabatan puncak, di mana Netanyahu dan Eisenkot bergantian memegang kursi Perdana Menteri dalam periode waktu tertentu, sementara posisi menteri strategis seperti luar negeri dan pertahanan dibagi di antara orang-orang kepercayaan mereka.

Meski demikian, pergantian figur ini dipastikan tidak akan mengubah haluan doktrin luar negeri Israel. Proyek ekspansi wilayah serta penolakan total terhadap solusi dua negara (two-state solution) tetap menjadi garis haluan utama yang dipegang teguh oleh para elit politik Zionis, terlepas dari siapa pun yang menduduki kursi kepemimpinan tertinggi.

"Apapun yang terjadi kelak ya itu eh yang terjadi itu kalau bahasa teorinya itu old wine, new bottle gitu. Bottlenya mungkin baru tapi isinya anggur lama begitu" jelasnya.

Iran jadi musuh bersama

Di tengah krisis perebutan kekuasaan dan meningkatnya ketidakpercayaan publik, para pemimpin Israel diprediksi akan memanfaatkan isu keamanan eksternal untuk meredam gejolak di dalam negeri. Eskalasi ketegangan dengan Iran sengaja dipelihara dan diselaraskan dengan ancaman dari pihak eksternal demi menciptakan status darurat nasional.

Situasi darurat ini tidak hanya membantu menaikkan kredibilitas politik para pemimpin yang sedang terpojok, tetapi juga memaksa faksi-faksi domestik untuk menepikan perseteruan sementara waktu demi menghadapi musuh bersama.

Dampak dari strategi ini sangat nyata dirasakan oleh rakyat yang sudah lelah dengan rentetan pemilu dan perang berkepanjangan. Kelelahan psikologis masyarakat membuat mereka cenderung pasrah dan menyerahkan kendali kepada elit politik, asalkan kebutuhan dasar serta rasa aman mereka dapat terpenuhi untuk sementara waktu.

"Kemudian dalam kondisi seperti ini yang saya pastikan itu satu begitu, Netanyahu akan berkinerja bersama Amerika Serikat untuk menyerang Iran, Jadi, dalam kondisi seperti itu mereka enggak akan mikir Palestina, gak. Mereka akan berpikir bagaimana mempersatukan partai dalam pemerintahan dan juga mencari musuh bersama. Dan musuh bersama itu adalah Iran," paparnya.

Tertutupnya jalan Palestina

Faktor lain yang turut mewarnai kebuntuan politik ini adalah menguatnya pengaruh kelompok ultra-ortodoks atau Haredi yang mencakup sekitar 13% dari total populasi Israel. Di tengah krisis sosial yang melanda, kelompok religius ini memiliki posisi tawar yang cukup keras, termasuk dalam penolakan terhadap kewajiban militer yang dianggap tidak sejalan dengan kitab suci Taurat. Suara-suara keras dari kelompok minoritas ini kerap memperkeruh polarisasi antara kelompok nasionalis, religius, dan sekuler di dalam negeri.

“Ultra-ortodoks kan memang pada saat masyarakat sedang apa ya sedang resah seperti gini kan, mereka kembali kepada apa kepada religi ya, dalam kondisi begini kan masyarakat ultra-ortodoks itu kan namanya Haredi kalau gak salah ya. Dan mereka itu 13% dari total populasi di Israel dan memang Haredi ini suaranya keras,” bebernya.

"Dia mengatakan saya menolak wajib militer karena wajib militer itu eh tidak tidak sejalan dengan Taurat gitu ya. Nah kemudian juga mereka eh mengatakan bahwa zionis itu sudah terlalu mendominasi, sehingga memecah Israel dengan masyarakat Yahudi dunia gitu ya," jelasnya.

"Kemudian juga mereka mengatakan bahwa kok selama ini kok saya dianggap tidak patuh secara kenegaraan gitu, padahal saya justru sayalah yang sangat-sangat ini ya yang sangat religius untuk kemuliaan Israel. Dan untuk itu mereka memang agak keras soal keputusan hukum itu harus di- harus ditegakkan, walaupun ujung-ujungnya ya mereka minoritas di di Israel itu sendiri. 13% saya pikir, ya," sambungnya.

Sementara itu, di tengah dominasi fraksi kanan yang semakin mencengkeram panggung politik, peluang bagi kemerdekaan Palestina dinilai semakin tertutup rapat. Berdasarkan tinjauan teori konvensi Montevideo mengenai syarat-syarat berdirinya sebuah negara mulai dari teritori yang jelas, populasi tetap, hingga kemandirian pemerintahan ruang gerak Palestina dinilai terkekunci oleh pembatasan ketat dan kendali penuh dari otoritas Israel.

"Bagi mereka Palestina itu tidak boleh merdeka dan tidak mungkin merdeka, dan mereka akan menilai negara-negara di dunia bagaimana sebagai teman, sahabat ataupun musuh eh dari dukungan mereka terhadap Palestina, Ya itu ada di benak mereka" ucapnya. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway

Intinya, politik Israel lagi stuck: nggak ada yang menang telak, jadi dua rival bakal gantian jadi PM. Kelihatannya baru, tapi pengamat bilang ini cuma ganti kemasan, isinya tetap sama, termasuk sikap soal Palestina. Cara paling gampang buat menyatukan semua pihak? Cari musuh bersama, dalam hal ini Iran. Jadi kalau ada kabar pergantian pemimpin di sana, jangan langsung berharap ada perubahan besar. Cek dulu apakah kebijakannya benar-benar berubah, atau cuma tampilannya yang baru.