Netanyahu Terancam Lengser! Partai Arab Serukan Oposisi Bersatu Rebut Parlemen
astakom.com, Jakarta – Peta politik di Israel lagi berada di titik paling sengit. Pemimpin partai beranggota mayoritas Arab terbesar di parlemen menegaskan, ini momentum emas buat kubu oposisi membuang ego, menerima "realitas politik", dan kompak bersatu demi melengserkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Ketua Joint List, Yousef Jabareen, seperti dilansir AFP, Selasa (03/11/2026), menyoroti hasil pemilu legislatif pada 27 Oktober lalu yang bikin suasana makin abu-abu karena tidak ada satu pun kubu politik yang menang mutlak.
Kebuntuan 61 Kursi
Koalisi Netanyahu cuma bisa mengamankan total 53 kursi parlemen atau Knesset dari total 120 kursi yang diperebutkan. Di sisi lain, kubu oposisi mengantongi 48 kursi. Kedua kubu sama-sama stuck dan masih jauh dari syarat minimal 61 kursi untuk memegang kendali penuh atas parlemen sekaligus menyusun kabinet pemerintahan baru.
19 kursi penentu
Di tengah kebuntuan ini, Joint List dan partai Arab Israel lainnya, Ra'am, sukses mengamankan masing-masing 11 kursi dan 8 kursi parlemen. Amunisi gabungan sebesar 19 kursi ini sangat krusial cukup banget buat mendorong kubu oposisi menembus batas mayoritas parlemen, asalkan mereka lapang dada untuk berkoalisi dengan Partai Arab Israel.
Jabareen menegaskan ke AFP kalau melonjaknya suara partai-partai Arab pada pemilu kali ini sebagai penghalang Netanyahu buat merayakan kelanjutan pemerintahannya.
Ia melempar kritik pedas ke koalisi bentukan Netanyahu yang dinilainya sebagai pemerintahan sayap kanan ekstrem dengan segala bahaya yang diakibatkannya.
Sentilan untuk oposisi
Jabareen menyentil sejumlah elite oposisi yang terang-terangan menolak ide berkoalisi dengan partai Arab Israel, termasuk Partai Yisrael Beytenu besutan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Avigdor Lieberman.
"Seperti semua orang lainnya di kancah politik, Lieberman harus menghadapi realitas politik dan perolehan kursi di Knesset," tutur Jabareen pada kecamannya.
Ia menyadarkan kubu oposisi agar realistis melihat peta kekuatan di parlemen saat ini.
"Melihat komposisi parlemen saat ini, pemerintah Netanyahu... tidak dapat digantikan tanpa koordinasi dengan Joint List," ungkap Jabareen pada sesi wawancara di Nazaret, basis utama komunitas Arab yang juga dikenal sebagai tempat masa kecil Yesus Kristus.
Warga Arab Israel sendiri mdliputi sekitar 20 persen dari total populasi negara tersebut, di mana mereka merupakan keturunan warga Palestina yang memilih bertahan pasca-berdirinya negara Israel pada tahun 1948 silam.
Tokoh kunci oposisi, Gadi Eisenkot, sempat menyampaikan keraguannya terkait skenario pemerintahan koalisi yang melibatkan partai-partai Arab Israel. Walau begitu, mantan kepala militer Israel ini tidak serta-merta menutup rapat pintu negosiasi.
Eisenkot menjabat sebagai Ketua Partai Yashar yang berada di posisi kedua perolehan kursi terbanyak di parlemen dengan 21 kursi. Angka ini berada persis di bawah Partai Likud yang menaungi Netanyahu dengan raihan 27 kursi.
Demi melancarkan misi ini, Jabareen mengaku sudah menggelar pertemuan langsung dengan Ketua Partai Ra'am, Mansour Abbas, pada Senin (2/11/2026). Langkah selanjutnya, ia dijadwalkan bertemu Yair Golan dari Partai Demokrat satu-satunya politisi sayap kiri senior di kubu oposisi yang secara vokal mendorong terbentuknya koalisi bareng partai Arab.
"Lanskap politik saat ini sudah jelas: partai-partai oposisi tidak memiliki mayoritas untuk mengesahkan undang-undang tanpa Joint List. Oleh karena itu, kami menyatakan kesediaan untuk mengulurkan tangan guna mendukung undang-undang dan keputusan yang sejalan dengan proyek dan program politik kami," ungkapnya.
Penentu di tangan Presiden
Bola panas kini berada di tangan Presiden Israel, Isaac Herzog. Ia bakal segera memanggil dan berdialog dengan para perwakilan partai pemenang kursi parlemen hasil pemilu legislatif tahun ini, untuk menentukan sosok mana yang paling berhak mengantongi mandat pertama mendirikan pemerintahan.
Herzog bakalan berdiskusi secara mendalam sebelum menunjuk seorang anggota parlemen untuk mengemban tugas tersebut.
Aturan di Israel tidak mewajibkan Presiden memilih figur dari partai pemilik kursi terbanyak. Mandat bisa diberikan kepada siapa saja anggota parlemen yang dinilai sanggup merangkul koalisi dan mengamankan dukungan mayoritas di Knesset.
Politisi yang mendapat mandat bakal diberi tenggat waktu 28 hari untuk merampungkan susunan kabinet, dengan opsi perpanjangan waktu maksimal 14 hari.
Jika kesempatan pertama ini berujung jalan buntu, Presiden berhak menunjuk anggota parlemen lain dengan tenggat waktu 28 hari tanpa perpanjangan. Bila skenario kedua ini tetap gagal total, mekanisme parlemen selanjutnya akan bergulir dan berpotensi memicu gelombang pemilu ulang. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Netanyahu lagi di ujung tanduk karena koalisinya gagal dapet suara mayoritas di parlemen. Lucunya, penentu nasib politik Israel sekarang ada di tangan partai-partai Arab yang pegang 19 kursi kuncinya. Kalau kubu oposisi mau nurunin egonya dan gabung bareng partai Arab, Netanyahu dipastikan tumbang—tapi pertanyaannya, oposisi berani ngambil langkah plot twist ini atau malah milih pemilu ulang?
