Kemensos Minta Pemda Gerak Cepat Selesaikan Administrasi Lahan Sekolah Rakyat
astakom.com, Jakarta — Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat demi mempercepat eksekusi program Sekolah Rakyat. Kendati dituntut bergerak cepat guna memutus rantai kemiskinan, Kemensos menegaskan seluruh tahapan pembangunan dan tata kelola anggaran wajib mematuhi regulasi serta mekanisme hukum yang berlaku.
Pesan kuat tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi dari jajaran Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis silam (09/07/2026).
Wamensos memaparkan bahwa akselerasi proyek ini merupakan komitmen negara untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, ketertiban administrasi tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar.
"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," tegas Agus Jabo, dikutip dari laman Kemensos RI.
Jaminan dokumen konkret
Dalam pertemuan tersebut, Wamensos secara khusus menyoroti legalitas lahan untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen, terutama yang berlokasi di Kabupaten Aceh Singkil. Ia meminta jaminan dokumen yang konkret agar proyek tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.
"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” kata Wamensos, yang langsung direspons dengan anggukan penuh kesiapan oleh Bupati Singkil, Safriadi Oyon.
Di sisi lain, kabar positif datang dari Kota Subulussalam. Wali Kota Rasyid melaporkan bahwa progres pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan sangat impresif dan kini sudah memasuki fase penyelesaian akhir.
"Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen," lapor Rasyid.
Rasyid menambahkan, demi mengejar target rampung pada Selasa, 14 Juli mendatang, pihaknya mengerahkan berbagai unsur pekerja yang dibagi ke dalam beberapa sif kerja secara bergantian.
Pemutakhiran data
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, memaparkan dinamika pelayanan sosial di daerahnya, termasuk keterbatasan sarana penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Indragiri Hulu tengah gencar melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) lewat verifikasi lapangan oleh operator desa.
“Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” jelas Rika.
Rika juga mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap pemberdayaan Suku Talang Mamak sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Saat ini, Pemkab Indragiri Hulu sedang menyiapkan lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk masuk ke Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini nantinya akan disinergikan langsung dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).
Menutup audiensi, Wamensos Agus Jabo mengapresiasi tinggi proaktifnya para kepala daerah dan menyatakan bahwa pintu kemitraan di ranah pengentasan kemiskinan selalu terbuka lebar.
"Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi," pungkasnya. (ACwan/aNs)
Gen Z Takeaway
Presiden pengennya serba cepat, tapi Wamensos ingetin pemda buat gak nabrak aturan! Pas menerima audiensi dari tiga Pemda (Subulussalam, Aceh Singkil, dan Indragiri Hulu), Wamensos Agus Jabo menegaskan kalau proyek Sekolah Rakyat harus tertib administrasi, terutama soal sertifikat lahan yang gak boleh gaib. Di satu sisi, progres di Subulussalam udah mantap mencapai 74%, sedangkan Indragiri Hulu lagi sibuk rapihin data DTSEN dan siapin sinergi bareng Program Makan Bergizi Gratis. Pak Wamensos berpesan ke pemda biar gak usah malu-malu minta bantuan ke pusat, yang penting tujuannya buat berantas kemiskinan!
