KPK Lakukan Penggeledahan Rumah Wali Kota Madiun: Sita Sejumlah Uang dan Dokumen
astakom.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kota Madiun dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan dana CSR dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.
Penggeledahan menyasar kediaman Maidi serta rumah orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto.
“Di Madiun kemarin, Penyidik melakukan penggeledahan di rumah MD dan RR,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Sita dokumen dan sejumlah uang
Budi mengatakan, dari penggeledahan tersebut, KPK menyita beberapa dokumen, barang bukti elektronik (BBE), dan sejumlah uang. Namun, dia belum mengungkapkan nominal uang yang disita.
“Penyidik juga mengamankan barbuk dalam bentuk uang tunai,” ujar Budi.
Budi mengatakan, rangkaian penggeledahan di Madiun masih akan berlangsung, termasuk untuk perkara Pati.
“Kami juga masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangan perkara ini,” ucap dia.
Penetapan tersangka Maidi
Melansir astakom.com, KPK resmi menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi selama menjabat sebagai kepala daerah.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, kemarin (21/1/2026).
Selain pemerasan mengenai penerimaan dana CSR, KPK juga turut mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi Wali Kota Madiun pada periode 2019-2022.
