Putusan MK soal Penghitungan Kerugian Negara, KPK: Kalau Semuanya ke BPK, Tidak akan Terlayani
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya penghitung kerugian negara, ramai disorot publik.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya penghitung kerugian negara, ramai disorot publik.
Mengawali pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah running pemeriksaan sejumlah kasus korupsi yang tengah menjadi fokusnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto baru saja memberikan reality check mengenai tingginya beban fiskal negara dalam membiayai kebutuhan logistik para tahanan korupsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut konsultasi bersama Kemensos menjadi langkah awal memperkuat aspek pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Kepala KSP, Dudung Abdurachman menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono di Kantor KSP, untuk perkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, resmi melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel.
KPK membeberkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan sektor yang rawan terjadi korupsi.
KPK telah mengungkap adanya seseorang berinisial ZA, yang menjadi perantara aliran uang dari pihak Yaqut Cholil Qoumas kepada Pansus Haji DPR RI 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini OTT dilakukan di wilayah Jawa Timur, Tulungagung.
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih akan tetap menggunakan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian negara.