Alasan DPR Ngasih Warning Pemprov Aceh Usai Minta Tolong PBB
Reporter : Nur Nadiah Islamiyah
astakom.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono ngasih warning keras ke Pemprov aceh setelah mereka nekat meminta bantuan langsung ke dua Lembaga PBB, yaitu UNDP dan UNICEF untuk ngurusin bencana banjir dan longsor. Dave menekankan bahwa semua upaya kerja sama internasional wajib banget dikoordinasikan sama pemerintah pusat biar nggak terjadi miss komunikasi diplomatik.
"Penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," Tegas Dave pada Rabu, 16/12/2025.
Meskipun Dave paham Langkah Pemprov Aceh menyurati UNDP dan UNICEF adalah inisiatif cepat buat nyelametin masyarakat, ia tetap menekankan pentingnya sinergi.
"Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional," Ucap Dave.
Sinergi kunci utama penanganan bencana Aceh
Menurut Dave, kedua Lembaga PBB tersebut memang punya track record dan mandate kemanusiaan yang kuat dalam membantu wilayah yang kena bencana.
Tapi, Komisi I DPR RI nekanin banget pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan minta internasional biar diplomasi berjalan sesuai kepentingan nasional.
"Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," Ujar Dave.
Prioritas Utama DPR
Dave menegaskan bahwa masyarakat Aceh yang kena dampak banjir dan longsor harus jadi prioritas utama. Ia berharap semua upaya diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga Kembali normal,aman dan berkelanjutan.
"Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak,"sambungnya.
Latar Belakang Permintaan Bantuan PBB oleh Aceh
Sebelumnya, Pemprov Aceh melalui Muhammad MTA pada Minggu 14/12/2025 memang resmi menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan penanganan bencana. Muhammad MTA menyebut permintaan ini didasarkan pada pengalaman bencana tsunami 2004 di Aceh, di mana Lembaga internasional punya peran besar.
"Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," Tutur Muhammad MTA.Gurbenur Aceh, Muzakir Manaf Mualem juga dalam beberapa kesempatan memang selalu berharap agar bantuan internasional di open supaya penanganan bencana bisa lebih masif.
Saat ini, UNDP dan UNICEF sudah menerima surat resmi tersebut dan sedang meninjau bentuk dukungan yang paling tepat untuk Aceh, sejalan dengan mandate kemanusiaan mereka.
Gen Z Takeaway
Pemprov Aceh gercep banget minta support ke UNDP dan UNICEF buat ngurusin banjir dan longsor, tapi Dave Laksono (Komisi I DPR) langsung ngasih warning! Fix banget kata Dave, semua kerja sama internasional itu wajib banget lewat Pemerintah Pusat biar nggak ada miss komunikasi diplomatik atau tumpang tindih kewenangan. Intinya, DPR nekanin sinergi Pusat-Daerah-Internasional harus on point supaya bencana Aceh cepat teratasi, menjadikan masyarakat yang terdampak sebagai prioritas utama! (Nur/Nsr)
