Reshuffle pemerintahan diharapkan jadi momentum konsolidasi dan penguatan kinerja, dengan pejabat baru dituntut membuktikan hasil nyata bagi masyarakat luas.
Komisi III DPR sudah mendengar aspirasi dari hampir 60 pihak melalui RDPU terkait penyusunan RUU tentang Perampasan Aset.
DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026, dengan menyelaraskan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Ombudsman temukan dugaan pungli hingga Rp250 juta untuk penggunaan HP di Rutan Pondok Bambu, selain masalah hunian, air bersih, dan APAR yang kedaluwarsa!
Komisi II DPR meminta Ombudsman transparan soal temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong untuk memastikan pengawasan pelayanan umum tetap objektif.
Komisi XIII DPR RI akan cek langsung Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dengan fakta lapangan dan mengusut temuan fasilitas mewah di sana.
Komisi XIII DPR akan memanggil Ombudsman dan Kementerian Imipas soal fasilitas mewah Lapas Cibinong, lalu turun secara langsung mengecek kondisi lapangan!
Komisi III DPR RI mengebut RUU Perampasan Aset dan menargetkan pengesahan di Paripurna pada 15 Desember 2026 setelah pembahasan KUHAP rampung di masa reses.
DPR dan Pemerintah sah sepakat bawa RUU Reforma Agraria ke Paripurna demi atasi konflik tanah, jamin hak rakyat, & pemerataan aset lahan.
Baleg DPR sepakati RUU Reforma Agraria: BRAN ubah nama jadi LPRA & bentuk dewan pengawas demi transparansi. RUU siap dibawa ke paripurna!
