Wamen Setneg Saksikan RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi Undang-Undang
Wamen Setneg Bambang Eko Suhariyanto menghadiri Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi III DPR RI membahas RUU tentang Perampasan Aset.
Wamen Setneg Bambang Eko Suhariyanto menghadiri Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi III DPR RI membahas RUU tentang Perampasan Aset.
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah pembahasan panjang. Regulasi ini menjadi langkah baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
DPR menuntaskan pembahasan 397 DIM RUU Perampasan Aset dengan 10 poin utama, termasuk pemulihan aset korban dan pengawasan independen.
DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna, dengan fokus pada korupsi, penipuan digital, dan pengelolaan aset pidana.
MPR akan memverifikasi dua calon Wapres pengganti Gibran selama dua minggu sebelum pemilihan tertutup pada 9 Desember 2026.
Bimantoro Wiyono mendorong RUU Penyadapan mengatur batas kewenangan aparat demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak warga negara.
Rapat Paripurna DPR batal membahas usulan HMP setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR.
Keberadaan DPR bukan cuma sebagai lembaga pembuat undang-undang, tetapi juga menjadi salah satu pengimbang kekuasaan pemerintah.
Pembaruan aturan hak cipta kembali menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan HMP pemakzulan Gibran. PKS terbanyak dengan 28 anggota, PAN hanya satu pengusul.