Presiden Prabowo Perintahkan Audit Pelayanan Kesehatan di Papua, Imbas Ibu Hamil Ditolak 4 Rumah Sakit?
astakom.com, Jakarta - Presiden Prabowo menanggapi buruknya pelayanan kesehatan di Papua, terkait ibu hamil berinisial IS dan bayinya yang meninggal setelah sebelumnya ditolak di empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
Tito menyampaikan, Presiden Prabowo berpesan agar peristiwa yang dialami IS tidak terulang terhadap ibu hamil dan bayi lain.
"Sama tadi pesan dari pak presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama," ujarnya.
Prabowo Minta Diaudit Akar Permasalahannya
Tito juga mengatakan ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, usai mengetahui informasi kasus IS.
Ia meminta Matius untuk segera menghampiri rumah korban untuk segera diberikan bantuan.
Selain itu, Tito menyebut ia juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia berujar Budi bersama pihak dari Kemendagri akan turun langsung ke Jayapura untuk ikut melakukan audit.
"Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta," ucap dia.
Seorang ibu berinisial IS merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. IS dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit.
Mengutip dari redaksi astakom.com, sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa dan memastikan pemerintah pusat ikut menelusuri apa yang terjadi di balik laporan kasus terkait.
Gen Z Takeaway
Kasus ibu hamil IS yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura bikin Presiden Prabowo turun tangan, minta kejadian seperti ini nggak boleh terulang. Mendagri Tito dan Menkes langsung diminta audit semua RS dan pejabat terkait buat nyari akar masalahnya. Pemerintah pusat tegas: layanan kesehatan di Papua harus dibenahi biar nggak ada lagi nyawa yang hilang cuma karena sistem nggak responsif.
