Pemprov NTB Komitmen Turunkan Persentase Stunting, Optimalisasi MBG jadi Solusi
astakom.com, Jakarta - Nusa tenggara Barat (NTB) melalui Pemerintah Provinsi berkomitmen menurunkan jumlah persentase stunting dengan mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
Survei Status Gizi Indonesia menyebut angka stunting di Nusa Tenggara Barat mencapai 29,8 persen pada 2024.
"Satgas Makan Bergizi Gratis juga terlibat untuk mengintervensi kasus stunting," kata Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih saat ditemui di Mataram, Selasa.
Jumlah persentase stunting diketahui juga mengalami peningkatan 5,2 persen jika dibandingkan angka tahun 2023 yang hanya mencapai 24,6 persen.
Selain itu, NTB menempati peringkat enam sebagai daerah dengan angka stunting terbanyak nasional. Penyumbang terbesar ialah Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur dengan 35,3 persen dan 33 persen.
Selanjutnya, Pemerintah NTB segera menggelar rapat koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) hingga BKKBN untuk menurunkan stunting.
Optimalisasi MBG sebagai Solusi Stunting
Nunung mengatakan salah satu penyebab anak di bawah usia lima tahun tumbuh kerdil akibat maraknya kasus pernikahan anak yang terjadi terutama di Pulau Lombok.
Pada 2024, jumlah perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat mencapai 14,96 persen dan berada di posisi pertama secara nasional.
"Salah satu faktor (stunting) adalah perkawinan anak. Kalau kita melihat angka, kedua kabupaten itu juga termasuk tinggi," kata Nunung.
Lebih lanjut, ia menyampaikan langkah strategis menurunkan kasus stunting di Nusa Tenggara Barat mencakup pencegahan pernikahan usia anak dan memperkuat intervensi gizi serta kesehatan.
Gen Z Takeaway
NTB lagi ngebut nurunin stunting yang naik jadi 29,8% dengan ngedorong program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Tantangannya besar karena Lombok Utara dan Lombok Timur jadi penyumbang tertinggi, ditambah kasus perkawinan anak yang masih marak. Pemprov pun ngegas koordinasi lintas dinas buat perkuat intervensi gizi, layanan kesehatan, dan pencegahan nikah muda supaya hasilnya benar-benar kerasa.
