Update Kasus Tersangka Korupsi Gubernur Riau: KPK Panggil 3 Pramusaji Rumah Dinas Abdul Wahid
astakom.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaa korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid yang audah dutetapkan tersangka.
Pada perkemvangan terbaru, sebelumnya penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Riau.
Penggeledahan pada Rumah Dinas Gubernur
Kali ini di kediaman Gubernur KPK kembali melakukan pemeriksaan. Dan diketahui pada penggeledahan tersebut KPK melakukan pemanggilan terhadap tiga orang saksi, yakni pramusaji rumah dinas Abdul Wahid.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau, Senin (17/11/2025).
3 pramusaji tersebut nasing- masing adalah Alpin, Muhammad Syahrul Amin, dan Mega Lestari.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025," kata Budi.
Saksi Lain yang dipanggil
KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yakni ASN P3K Dinas PUPR Riau, Rifki Dwi Lesmana, dan Staf Perencanaan Disdik Riau, Hari Supristianto.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan permintaan fee oleh Abdul Wahid terhadap bawahannya di UPT yang ada di bawah Dinas PUPR Riau. Fee tersebut terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.
KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai 'jatah preman' senilai Rp 7 miliar tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.
KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Selain Abdul Wahid, KPK menetapkan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini.(aLf/aSP)
Gen Z Takeaway
Kasus Abdul Wahid makin kebuka setelah KPK periksa saksi-saksi kunci soal dugaan “jatah preman” miliaran rupiah demi nambah anggaran proyek. Intinya, pola ancam–setor ini nunjukin penyalahgunaan kekuasaan yang parah, dan publik nunggu KPK beresin kasus ini sampai tuntas.
