BGN Tambah 953 Dapur MBG, Target Perluasan Layanan Capai 1,5 Juta Orang
astakom.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menambah jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 provinsi. Kehadiran dapur baru ini diperkirakan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, penambahan SPPG bukan sekadar mengejar peningkatan jumlah dapur. BGN juga memastikan setiap unit yang beroperasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," kata Agustina Arumsari di Jakarta, dikutip Kamis (05/11/2026).
Bukan sekadar tambah dapur, kesiapan jadi kunci
Sebelum dioperasikan, setiap SPPG harus memenuhi sejumlah standar kesiapan. Mulai dari fasilitas pendukung hingga ketersediaan tenaga kerja yang akan mengelola produksi dan distribusi makanan.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran MBG sesuai tata kelola keamanan pangan," ucap Agustina.
Pada Oktober 2026, BGN sebelumnya telah memulai aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi. Seluruhnya ditempatkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Upaya tersebut berlanjut pada November melalui pengaktifan 953 SPPG di 34 provinsi. BGN bahkan menyiapkan penambahan dapur dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Penentuan lokasi tidak dilakukan secara sembarangan. BGN mempertimbangkan kondisi wilayah serta kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren," ucap Agustina Arumsari.
Wajib penuhi standar sanitasi, BGN ingatkan soal pungli
Di sisi lain, BGN memastikan aspek kebersihan dan sanitasi tetap menjadi perhatian dalam pengoperasian dapur MBG. Setiap SPPG yang diaktivasi harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti pemenuhan standar kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
BGN juga meminta masyarakat dan calon mitra tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan kemudahan aktivasi dengan imbalan tertentu. Seluruh proses pembukaan SPPG dilakukan melalui sistem resmi tanpa pungutan biaya.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika bapak dan ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tutur Agustina Arumsari. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
BGN mengaktifkan 953 SPPG baru di 34 provinsi yang diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat MBG. Perluasan ini memprioritaskan wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri. BGN juga menegaskan setiap dapur wajib memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memiliki SLHS, serta mengingatkan calon mitra agar mengikuti prosedur resmi dan waspada terhadap praktik pungutan liar.
