Sebanyak 13 SPPG resmi diluncurkan demi menyokong kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua.
Dalam proses registrasi, BGN menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra pembangunan dan yayasan yang menaungi SPPG.
BGN temukan dugaan setoran yayasan ke mitra SPPG hingga Rp2.000 per porsi yang berdampak pada kualitas menu MBG. BGN siap putus kerja sama jika terbukti.
Insentif SPPG untuk MBG berubah dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026, tanpa mengurangi kualitas gizi.
BGN mengaktivasi 480 SPPG di 16 provinsi untuk memperluas MBG ke wilayah 3T dan daerah stunting tinggi, dengan operasional dimulai bertahap usai pelatihan.
Kejagung menetapkan Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka korupsi MBG dan melimpahkan enam tersangka lain, termasuk Dadan Hindayana, ke Kejari Jakpus.
Polri memperkuat MBG lewat rantai pasok pangan berbasis potensi daerah, agar SPPG mendapat pasokan berkelanjutan sekaligus menggerakkan ekonomi riil.
Pemerintah siapkan Rp17 triliun untuk ekosistem peternakan di 5 kawasan, dengan Rp2,2 triliun cair dan target rampung 2027.
BGN dan JICA mengembangkan shokuiku dalam MBG agar siswa tak sekadar makan, tetapi memahami pangan, gizi, food waste, dan proses penyediaannya di sekolah.
BGN tangani 219 penerima manfaat terdampak di Batang, men-suspend berat SPPG dan mencopot kepala SPPG sambil mengusut dugaan pelanggaran SOP hingga tuntas.
