Pelapor Khusus PBB: Genosida di Gaza Ancam Runtuhkan Tatanan Hukum Internasional
astakom.com, Jakarta – Tatanan hukum internasional yang dijaga berdekade-dekade kini berada di ambang keruntuhan total akibat pembiaran terhadap genosida dan praktik kolonialisme pemukim yang terus berlangsung di Gaza, Palestina.
Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, membeberkan kalau penyerangan sistematis, penghapusan identitas budaya, hingga normalisasi kejahatan perang di Gaza bukan lagi sekadar isu regional, melainkan ancaman langsung bagi keselamatan hak asasi manusia global.
Penghapusan budaya
Penghapusan identitas Palestina bukan sekadar dampak sampingan konflik, melainkan bagian utama dari strategi kolonialisme pemukim (settler colonialism). Francesca Albanese mengungkapkan bagaimana simbol-simbol kebudayaan, sejarah, hingga kuliner khas seperti hummus dan kain keffiyeh diambil alih atau dilarang di bawah pendudukan.
"Kolonisasi selalu memerlukan penghapusan budaya lokal untuk digantikan dengan yang baru. Segala bentuk tampilan identitas Palestina, budaya, dan sejarahnya entah dihancurkan atau diambil alih," ungkap Francesca Albanese pada agenda forum WCCE 2026 dalam sesi Creative Economy and A Peaceful World di CGV Grand Indonesia Kamis, (22/10/2026).
Normalisasi kejahatan
Poin paling krusial dari krisis ini adalah bagaimana pelanggaran hukum internasional mulai dianggap sebagai hal biasa (normalized). Menurut Albanese, pembiaran atas tindak kekerasan, perampasan tanah, hingga agresi militer telah menciptakan standar ganda yang merusak legitimasi lembaga penegak hukum internasional.
"Palestina telah menjadi penyingkap. dari tatanan dunia baru, Apa apa yang kita ketahui sampai sekarang berisiko untuk runtuh. dan sistem yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua berisiko untuk runtuh, karena tidak hanya penyiksaan yang telah dinormalisasi genosida sedang dinormalisasi agresi yang merupakan sebuah kejahatan internasional" paparnya.
"Maksud saya, sebuah negara yang menduduki dan mengambil tanah negara lain, orang lain, sedang dinormalisasi. melanggar hak istimewa dan kekebalan dari personel PBB atau bahkan penangkapan" ucapnya.
Eksploitasi teknologi
Albanese juga menyoroti bagaimana narasi startup nation dan inovasi teknologi kerap digunakan untuk menutupi eksploitasi di wilayah pendudukan. Peralatan militer dan sistem pengawasan canggih diuji secara langsung kepada warga sipil Palestina sebelum diekspor ke berbagai negara, menciptakan jaring keterlibatan (network of complicity) dalam sektor bisnis dan ekonomi global.
"Jadi inilah mengapa saya sangat tertarik untuk berbicara di forum ini karena sebelum berbicara tentang ekonomi kreatif, kita harus berbicara tentang ekonomi yang adil. Dan ekonomi yang adil tidak bisa menjadi kaki tangan dalam komisi kejahatan perang kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida" jelasnya.
Aksi konkret
Menghadapi situasi ini, dorongan untuk melakukan tindakan konkret menjadi krusial. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang digalang oleh masyarakat sipil Palestina menjadi salah satu instrumen utama bagi publik global termasuk masyarakat Indonesia untuk menarik dukungan dari perusahaan atau institusi yang terlibat dalam pendudukan.
"Ini adalah pilihan kecil yang diminta untuk kita buat agar mendukung. Maksud saya, kita tidak diminta untuk melakukan apa pun yang transendental. Tapi setidaknya untuk memastikan bahwa uang kita tidak masuk mendanai sebuah sistem keterlibatan yang mengekspresikan dirinya juga melalui ekonomi" ujarnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Isu di Gaza bukan sekadar konflik wilayah biasa, tapi alarm bahaya buat tatanan hukum dunia dan hak asasi manusia kita semua. Saat budaya dilenyapkan, teknologi dipakai buat mengawasi warga sipil, dan kejahatan perang dianggab wajar, standar ganda hukum internasional resmi terbongkar. Sebagai anak muda, kita punya power buat nggak tinggal diam: lewat aksi nyata yang simpel kayak gerakan BDS, kita bisa mastiin uang yang kita belanjain nggak ngalir buat mendanai penindasan.
