Mulai Selimut Hingga Perahu Karet, KPK Analisis Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa BNPB
astakom.com, Jakarta - Praktik penyelewengan anggaran kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ternyata menyasar berbagai item perlengkapan darurat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi pengadaan barang di BNPB tidak hanya terbatas pada proyek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan juga mencakup logistik penanganan banjir hingga tanah longsor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan deretan barang pengadaan yang kini masuk dalam radar pendalaman penyidik lembaga antirasuah tersebut.
“Seperti pengadaan tenda, selimut, ya perangkat-perangkat untuk pengungsi, kemudian alat-alat pompa air untuk penanggulangan banjir, dan perahu karet,” ujar Budi saat memberikan konfirmasi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
KPK teliti dokumen pengadaan: butuh pendalaman komprehensif
Meluasnya cakupan barang pengadaan yang diduga bermasalah membuat tim penyidik KPK harus bekerja ekstra teliti. Budi menegaskan bahwa pengadaan untuk kebutuhan penanganan bencana banjir dan longsor menjadi bagian krusial yang wajib dibongkar secara menyeluruh.
“Dengan demikian, memang butuh pendalaman yang komprehensif oleh penyidik untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,” tambah Budi.
Analisis mendalam terhadap berkas dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa terus dilakukan demi memetakan aliran dana serta potensi penyimpangan prosedur di setiap proyek darurat tersebut.
Buntut OTT 13 Oktober: lima tersangka ditetapkan & aset miliaran disita
Skandal korupsi di lingkungan BNPB ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada 13 Oktober 2026 dengan mengamankan 15 orang. Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk Bima Setiawan (adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sekaligus mantan tenaga ahli Kepala BNPB). Empat tersangka lain yakni Gabriel Purwaka Sigit (PPK/Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), Richard Erlangga (tenaga ahli Kepala BNPB), Gery Prasetiawan (Direktur PT Trans Lintas Selaras), serta Syifa Nrika Ghifarin (swasta).
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan penyitaan barang bukti senilai Rp 5,47 miliar yang terdiri dari uang tunai valas (USD 7.500 dan SGD 9.000) serta Rp 3,35 miliar rupiah. Penyidik juga menyita 56 keping emas seberat 133 gram (Rp 315,8 juta), tabungan emas 192 gram (Rp 452 juta), hingga aset kripto senilai Rp 1,10 miliar. Penggeledahan pun telah dilakukan di ruang kerja Kepala BNPB dan area kantor lainnya, sementara koordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah berjalan terkait peran Suharyanto. (RaM)
Gen Z Takeaway
Penyidikan skandal korupsi dana kebencanaan BNPB oleh KPK kini meluas ke pengadaan barang penanganan banjir dan longsor, seperti tenda pengungsi, selimut, pompa air, hingga perahu karet. Menyusul OTT pada 13 Oktober 2026 yang berujung pada penetapan lima tersangka (termasuk Bima Setiawan dan pejabat BNPB Gabriel Purwaka Sigit) serta penyitaan bukti aset bernilai Rp 5,47 miliar, KPK terus melakukan pendalaman komprehensif atas dokumen pengadaan barang dan jasa sembari berkoordinasi dengan Puspom TNI.
