Komdigi Dorong Tata Kelola AI Global yang Lebih Aman untuk Anak di Forum PBB
astakom.com, Jakarta - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melaju dan mulai digunakan di berbagai aspek kehidupan. Di balik peluang yang ditawarkan teknologi ini, muncul pula tantangan baru, terutama terkait perlindungan anak di ruang digital. Karena itu, pembahasan mengenai tata kelola AI kini menjadi perhatian negara-negara di dunia.
Isu tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus membahas tata kelola AI global. Forum itu mempertemukan para pemimpin negara, menteri, hingga organisasi internasional untuk merumuskan arah pemanfaatan AI yang lebih aman, inklusif, dan bertanggung jawab.
Melansir keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pada Rabu (08/07/2026), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Swiss. Dalam forum yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri delegasi dari 108 negara anggota PBB tersebut, Indonesia mengusulkan agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan tata kelola AI di tingkat global.
Perlindungan anak diusulkan jadi prinsip utama tata kelola AI
Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Pemerintah juga mendorong harmonisasi regulasi antarnegara serta penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak dari risiko eksploitasi algoritma, tanpa menghambat inovasi maupun transformasi digital.
Menurut Komdigi, Indonesia memandang tata kelola AI global perlu dibangun secara inklusif agar manfaat teknologi dapat dirasakan lebih luas, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak.
"Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional," ujar Meutya dalam pidatonya pada Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Swiss.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa AI tidak semata-mata dipandang sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya. Menurutnya, AI juga perlu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi berbagai tantangan transformasi digital.
"AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju," tegas Meutya dalam forum tersebut.
Indonesia bawa pengalaman PP TUNAS ke forum AI PBB
Selain menyampaikan usulan di tingkat global, Indonesia juga membagikan pengalaman dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025 tersebut mengatur penguatan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap platform digital yang dinilai berisiko tinggi bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Komdigi menyebut, sekitar lima juta akun anak telah memperoleh perlindungan melalui implementasi kebijakan tersebut dalam kurun waktu sekitar lima bulan. Pengalaman itu menjadi salah satu contoh yang dibawa Indonesia untuk menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi digital.
Pemerintah siapkan peta jalan dan etika AI nasional
Di tingkat nasional, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi presiden mengenai Peta Jalan dan Etika AI Nasional sebagai arah strategis pengembangan AI di berbagai sektor. Regulasi tersebut dirancang agar pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dapat dipercaya, serta tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.
Indonesia juga menekankan bahwa tata kelola AI global sebaiknya dibangun berdasarkan prinsip interoperabilitas, bukan keseragaman aturan. Dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda di setiap negara, pemerintah menilai diperlukan kerangka kerja yang fleksibel, namun tetap memiliki standar perlindungan yang kuat.
Karena itu, Indonesia turut mendorong penguatan kerja sama internasional melalui peningkatan kapasitas, kemitraan teknologi, akses terhadap komputasi awan, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, hingga mekanisme pembiayaan yang dapat memperluas pemerataan manfaat AI bagi seluruh negara. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
AI memang terus berkembang dan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik inovasi tersebut, perlindungan anak juga menjadi perhatian penting. Lewat forum PBB ini, Indonesia mendorong agar aturan tata kelola AI global tidak hanya mendukung kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan ruang digital tetap aman bagi generasi muda.
