BPS Mulai Sensus Ekonomi: Data Warga Dijamin Aman, Jadi Dasar Menyusun Kebijakan
astakom.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mulai melakukan pendataan lapangan berskala nasional atau survei door-to-door dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Survei ini hasilnya bakal digunakan khusus buat kepentingan statistik sehingga kerahasiaannya terjamin sesuai sama ketentuan perundang-undangan.
Sensus ini menyasar semua keluarga dan pelaku usaha, mulai dari UMKM, bisnis digital atau online sampai sektor.
Berdasarkan laman resmi BPS salah satu wilayah, sensus ekonomi yang dilakuin secara door to door ini bukan bermaksud mau "kepo" tanpa alasan tapi ini dilakuin demi potret ekonomi Indonesia yang lebih nyata dan presisi.
Penegasan itu disampaikan di tengah munculnya keluhan warga di media sosial soal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Warga mengaku keberatan karena merasa pertanyaan yang diajukan petugas sensus terlalu terperinci dan menyentuh ranah privasi, sehingga memicu kekhawatiran soal keamanan data yang diberikan.
Data gak bakal dipake buat pajak atau pungutan lain
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti meminta masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus karena data yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan," kata Amalia di Palembang, dikutip oleh astakom.com pada Senin, (29/6/2026).
"Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," dia menambahkan.
Melihat kondisi yang sebenernya
Amalia bilang data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Sensus Ekonomi 2026, adalah komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan.
"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat," kata Amalia dalam keterangan tertulisnya dikutip oleh astakom.com pada Senin (29/6/2026).
Dipakai untuk menyusun kebijakan
Amalia bilang SE2026 menghasilkan sejumlah data strategis, mulai dari jumlah dan karakteristik pelaku usaha di seluruh skala, termasuk UMKM, sampe potensi kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Data itu nantinya jadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, sekaligus referensi buat pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis, pengembangan usaha, pemilihan lokasi investasi, sampai analisis kebutuhan tenaga kerja.
"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi," kata Amalia.
Fyi, BPS udah mulai melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door sejak 15 Juni sampe 31 Agustus 2026. (Shnty/aRsp)
