Gerindra Soroti Ketimpangan Infrastruktur Sulsel
astakom.com, Jakarta – Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, menganggap keadaan jalan dan konektivitas di daerah itu masih sangat kurang optimal, terutama karena sedikitnya pembangunan jalan tol.
Ketimpangan Rasio Jalan Tol di Sulawesi Selatan
Ia menyatakan, panjang jalan tol di Sulawesi Selatan saat ini baru sekitar 25 kilometer, yang belum mencapai 1 persen dari keseluruhan panjang jalan tol nasional.
Keadaan ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kemacetan, bahkan di luar musim arus mudik.
Urgensi Jalur Logistik Makassar–Parepare
"Tidak hanya saat lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ucapnya, dikutip oleh astakom pada Minggu (19/4/2026).
Di samping itu, ia menekankan keadaan jalan nasional Makassar–Parepare yang berfungsi sebagai jalur penting penghubung antarwilayah di Pulau Sulawesi
Dia menyatakan kalau jalan itu belum mengalami perbaikan berarti selama hampir 24 tahun dan hanya mendapatkan perawatan rutin tanpa rekonstruksi secara menyeluruh.
Situasi tersebut diperparah karena penyerapan anggaran yang tidak optimal di beberapa periode sebelumnya, sehingga rencana peningkatan kapasitas jalan tidak terlaksana seperti yang diharapkan.
Namun, rute ini menjadi titik kemacetan utama atau bottleneck bagi lalu lintas kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga daerah utara lainnya.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya,” ucapnya.
Solusi Strategis: Pemeliharaan & Perbaikan Menyeluruh
Ia mengungkapkan kalau pendekatan pelestarian sudah tidak lagi cukup untuk menghadapi peningkatan jumlah kendaraan.
Pemerintah, ucap dia, harus segera melaksanakan langkah strategis dengan melakukan rekonstruksi jalan secara menyeluruh.
“Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” jelasnya.
Pada konteks peningkatan infrastruktur penunjang, Andi Iwan juga menekankan kurangnya fasilitas tempat istirahat di jalur tol yang sudah berfungsi.
Fasilitas Penunjang dan Manajemen Arus
Ia mendorong pemerintah untuk memperluas peluang investasi bagi sektor swasta guna mempercepat pengembangan fasilitas tersebut.
“Tidak harus BUJT yang membangun rest area, swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi,” ujarnya.
Sebaliknya, ia juga menyebutkan kalau pengaturan aliran kendaraan di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni telah dinilai cukup baik.
Namun, ia menekankan terkait pentingnya pengaturan lalu lintas yang lebih responsif, termasuk pengoptimalan distribusi kendaraan antara pelabuhan dan pemisahan jalur untuk kendaraan besar dan kecil
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” ujarnya. (nAD/aRsp)
Gen Z Takeaway
Intinya, Sulawesi Selatan lagi butuh major upgrade infrastruktur karena fasilitas yang ada sekarang sudah nggak relate sama pertumbuhan jumlah kendaraan. Bayangkan, jalan tolnya belum sampai 1% dari total nasional dan jalur utama Makassar–Parepare cuma "ditambal sulam" selama 24 tahun tanpa perbaikan total—pantas saja bottleneck di mana-mana. Solusinya bukan cuma sekadar pemeliharaan rutin yang sifatnya bare minimum, tapi harus rekonstruksi total dan buka peluang buat sektor swasta buat bangun fasilitas pendukung biar mobilitas antarwilayah makin smooth dan nggak kena macet terus-terusan.
