Kementerian KKP Cek Kampung Nelayan di Bima: Soroti Kebutuhan Nelayan di Lapangan
astakom.com, Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menggerakkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di daerah. Kota Bima menjadi salah satu lokasi yang disurvei langsung sebagai bagian dari tahap awal pengembangan kawasan pesisir, Senin (13/4/2026).
Tim survei KNMP mengunjungi langsung dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Bima bersama jajaran pemerintah daerah di Ruang Rapat Sekda, yang turut dihadiri Asisten II, Asisten III, staf ahli, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.
Langkah ini menjadi sinyal awal bahwa program strategis nasional di sektor kelautan mulai difokuskan pada pendekatan berbasis kebutuhan riil di lapangan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Prrogram nasional perkuat sektor kelauatan dan perikanan
Kunjungan tim KNMP ke Kota Bima merupakan bagian dari tahapan awal pelaksanaan program strategis nasional yang bertujuan memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung nelayan.
Dalam kegiatan tersebut, tim tidak hanya melakukan koordinasi di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga turun langsung ke lokasi yang telah disetujui, yakni di Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Kolo. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi eksisting sekaligus mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat pesisir.
Data yang dihimpun dari survei ini akan menjadi dasar dalam penentuan besaran anggaran yang akan dialokasikan oleh pemerintah pusat, sehingga program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran.
Fokus infrastruktur penunjang produktivitas nelayan
Dalam proses identifikasi, sejumlah kebutuhan utama menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan. Pembangunan cold storage dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan agar tetap segar dan bernilai jual lebih tinggi, sementara pabrik es dibutuhkan untuk mendukung operasional melaut.
Selain itu, keberadaan bengkel nelayan juga dirancang sebagai fasilitas perawatan alat tangkap agar tetap optimal digunakan. Seluruh kebutuhan tersebut dilengkapi dengan fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir secara menyeluruh.
Kondisi ini sejalan dengan berbagai persoalan klasik di sektor perikanan, di mana keterbatasan fasilitas pascapanen sering kali berdampak pada rendahnya daya saing hasil tangkapan nelayan.
Pemda tekankan sinergi untuk keberhasilan program
Sekretaris Daerah Kota Bima menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program KNMP. Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan dukungan penuh selama proses survei berlangsung.
“Diharapkan seluruh jajaran dapat membantu dan memfasilitasi tim dengan sebaik-baiknya, sehingga proses survei dan identifikasi dapat berjalan lancar, akurat, dan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat nelayan kita,” tegasnya dikutip dari laman resmi Diskominfotik Kota Bima pada Senin, (13/4/2026).
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bima menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi unggulan daerah, sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. (deA/aRsp)
