Jalur Pemudik dan Pelancong Palabuhanratu Rusak hingga Viral, Dedi Mulyadi Bilang "Itu Bukan Jalan Provinsi!"
astakom.com, Jakarta - Jelang lebaran biasanya dibarengi dengan musim mudik dan liburan. Dan yang paling utama bagi pemudik dan pelancong liburan adalah kemanan jalur lintasan yang mereka lalui harus benar-benar aman, agar keselamatan pengendara bisa terjamin.
Terkait kondisi jalanan mudik tadi, khususnya pada salah satu lintasan jalur utama di salah satu wilayah Jawa barat, belum lama ini viral video emak-emak yang berteriak memanggil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, viral di media sosial.
Ia meluapkan kekesalannya karena kondisi jalan rusak yang disebut sebagai jalan provinsi.
Dalam rekaman yang beredar, ibu tersebut berdiri di tengah jalan yang berlubang dan rusak parah sambil menunjuk kondisi aspal yang tidak rata. Dengan nada emosional, ia meminta agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut.
Namun setelah video itu ramai diperbincangkan publik, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi. Ia menyebut ruas jalan yang dimaksud bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Viral emak-emak “calling out” Gubernur
Video yang viral memperlihatkan seorang ibu menunjuk kondisi jalan rusak sambil menyebut nama Dedi Mulyadi. Ia mengaku jalan tersebut merupakan jalan provinsi sehingga meminta gubernur turun tangan.
Dalam video itu, sang ibu tampak kesal karena jalan disebut sudah lama rusak dan belum juga diperbaiki. Kondisi jalan yang berlubang dan tidak rata dinilai membahayakan pengendara yang melintas setiap hari.
Aksi spontan tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu diskusi warganet soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut.
Klarifikasi Dedi Mulyadi
Menanggapi viralnya video tersebut, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait status jalan yang dipersoalkan.
Ia menegaskan bahwa tidak semua jalan yang terlihat besar atau ramai otomatis menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, banyak ruas jalan di daerah yang sebenarnya berstatus jalan kabupaten atau desa.
Karena itu, perbaikannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penjelasan tersebut kemudian memicu pertanyaan baru di kalangan warganet: jika bukan jalan provinsi, maka sebenarnya jalan itu masuk kategori kewenangan pemerintah yang mana.
Ini Penjelasan Resmi Status Jalan di Indonesia
Penentuan kewenangan pembangunan dan perbaikan jalan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Dalam Pasal 9 UU No.38/2004 disebutkan bahwa jalan umum di Indonesia dibagi berdasarkan status kewenangannya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan biasanya menghubungkan antar ibu kota provinsi atau jalur strategis nasional.
Sementara jalan provinsi dikelola pemerintah provinsi dan umumnya menghubungkan ibu kota provinsi dengan kabupaten atau kota di wilayahnya.
Adapun jalan kabupaten/kota berada di bawah kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, yang berfungsi menghubungkan kecamatan, kawasan permukiman, hingga pusat kegiatan lokal.
Sedangkan jalan desa berada di kawasan perdesaan dan menghubungkan permukiman maupun fasilitas di dalam wilayah desa.
