Tinjau Sumatera, Komisi VI DPR Kawal Pembangunan 500 Unit Huntara Tambahan di Sumbar
astakom.com, Jakarta — Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan permintaan tambahan sekitar 500 unit hunian sementara (huntara) kepada Danantara.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa pengajuan tersebut berasal dari Kabupaten Agam sebanyak 182 unit, Kabupaten Padang Pariaman 100 unit, Kabupaten Limapuluh Kota 150 unit, dan sisanya diusulkan oleh Kabupaten Tanah Datar.
“Kami masih butuh sekitar 500 unit rumah lagi,” kata Andre di Kabupaten Padang Pariaman, dikutip redaksi astakom.com, Jumat (23/1/2026).
Komisi VI bersama Danantara, Pertamina, Mining Industry Indonesia (Mind.ID), dan lembaga BUMN lainnya meninjau progres pembangunan huntara di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Apresiasikan kinerja Danantara
Andre mengapresiasi kinerja Danantara dalam mempercepat pembangunan huntara untuk masyarakat terdampak bencana.
Ia mengungkapkan, pembangunan huntara di Batang Anai telah mencapai 90% hanya dalam waktu delapan hari kerja, membuktikan bahwa BUMN hadir dan bekerja secara efektif untuk rakyat.
Ia juga menekankan bahwa huntara yang dibangun tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat berolahraga, taman bermain anak, dan ruang pertemuan.
” Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh wilayah Sumatera Barat,” ujar Andre.
Wagub apresiasi Komisi VI DPR
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Vasko Ruseimy memberikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan pemerintah daerah dalam pembangunan huntara.
Vasko menilai proyek ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian terhadap aspek psikososial bagi masyarakat yang terdampak bencana.
”Alhamdulillah, terima kasih kepada Komisi VI yang sudah memberikan perhatian lebih sehingga huntara ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Vasko.
Ia berharap pembangunan huntara di daerah lainnya, seperti Kabupaten Agam dan Tanah Datar, dapat segera diselesaikan dengan kualitas yang sama.
