Guberbur Jabar datangi BI, Cek Dana Mengendap 4,17 T
astakom.com, Jakarta - Adu data antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Yudhi Sadewa semakin memanas. Hal ini terkait polemik tuduhan dana mengendap senilai Rp4,1 triliun di Jawa Barat terus bergulir.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menepis pernyataan Menkeu Purbaya terkait 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya. Purbaya menjelaskan, data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.
Meliputi simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2, simpanan pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun. Menampik hal tersebut, Dedi Mulyadi memastikan tidak ada dana APBD Jabar sebesar Rp4,1 triliun yang mengendap.
Hal terbaru, ia mengaku telah mendatangi Bank Indonesia dan mendapat penjelasan bahwa tidak ada dana yang mengendap sebesar Rp4,1 triliun dalam bentuk deposito di kas Pemprov Jabar. Dari penjelasan BI, kata Dedi, bank sentral mencatat ada dana di kas daerah sebesar Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro yang masuk pada 30 September 2025.
Klarifikasi Dedi soal Dana Kas Daerah Mengendap
Kemudian ada dana lain yang menjadi deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara mandiri di luar kas Pemprov Jabar. Uang Rp 3,8 triliun yang tercatat pada 30 September, kata Dedi, saat ini dipastikan sudah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, perjalanan dinas, hingga biaya operasional.
"Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing," ucapnya.
Dari penjelasan BI tersebut, KDM memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito terpatahkan. Ia secara tegas menyebut tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya.
Kas Daerah Jabar yang Fluktuatif
Disinggung mengenai paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan sebaliknya, KDM hanya berujar satu kata, "Begitulah".
Meski demikian, KDM memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dengan jumlah fluktuatif per harinya.
"Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar," katanya.
Terkait ancaman pencopotan pejabat yang menginformasikan data bohong soal fiskal daerah, Dedi mengatakan setelah mendapatkan penjelasan BI, dirinya mengatakan merasa tidak enak hati.
"Jadi saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada," katanya dengan nada bergurau.(aLf)
Gen Z Takeaway
Drama fiskal antara Dedi Mulyadi dan Menkeu Yudhi Sadewa ini bisa dibilang bukti kalau transparansi data keuangan publik makin disorot publik Gen Z, yang udah terbiasa cross-check info. Dedi ngotot nggak ada dana Rp4,1 triliun yang “ngendap”, dan klaimnya dikuatkan BI bahwa uang itu ternyata udah jalan buat gaji, proyek, dan operasional.
Di sisi lain, pemerintah pusat masih pegang data besar soal simpanan daerah. Intinya, isu ini bukan sekadar soal angka, tapi soal trust dan koordinasi antarlembaga biar publik nggak bingung dan fiskal daerah tetap akuntabel.
