astakom.com, Jakarta — Delapan dekade lalu, Mohammad Hatta pernah menulis bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan “jalan hidup ekonomi yang berjiwa gotong royong.” Hari ini, di tengah derasnya arus digital dan kapital global, gagasan itu menemukan bentuk barunya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebuah gerakan nasional yang mulai menyalakan kembali api ekonomi kerakyatan di seluruh pelosok negeri.
Program yang digagas pemerintah ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di Indonesia. Peluncuran nasional dijadwalkan pada 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, seolah menegaskan semangat kebangsaan baru di bidang ekonomi.
Bagi banyak ekonom, koperasi Merah Putih dipandang sebagai upaya negara mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang digariskan Hatta: berpihak pada rakyat kecil, berakar di desa, dan berbasis partisipasi.
Hatta menolak kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang mematikan inisiatif. Ia menawarkan jalan tengah: demokrasi ekonomi, di mana kesejahteraan tidak ditentukan oleh segelintir orang, melainkan oleh kerja sama seluruh rakyat.
“Prinsip dasar koperasi adalah menolong diri sendiri dengan menolong orang lain,” tulis Hatta dalam esainya Membangun Koperasi dan Perekonomian Nasional (1953).
Kini, semangat itu tampak hidup kembali. Bukan di ruang kuliah, tapi di sawah, pasar, dan server digital desa. Koperasi Merah Putih mencoba menggabungkan dua hal yang dulu tak pernah terbayang di zaman Hatta: gotong royong dan digitalisasi.
Lewat sistem legalitas daring Kementerian Hukum dan HAM, ribuan koperasi kini bisa berdiri hanya dengan beberapa klik. Setiap koperasi juga diarahkan untuk memiliki dashboard keuangan digital yang bisa diakses anggota secara terbuka.
Di Banyuwangi, misalnya, Koperasi Merah Putih “Sembada Jaya” mengembangkan aplikasi pemesanan beras dan hasil tani yang seluruhnya dikelola warga. “Kami ingin kejujuran dan transparansi menjadi nilai jual utama koperasi ini,” kata Dwi Santoso, ketua koperasi tersebut.
Bagi Dwi, digitalisasi bukan sekadar alat efisiensi, tapi juga alat moral — mengembalikan kepercayaan anggota pada lembaga yang dulu sering dianggap lamban dan tidak transparan.
Ekonomi Rakyat Mandiri
Cita-cita Hatta tentang ekonomi berdikari kini diwujudkan lewat jejaring pembiayaan yang lebih modern. Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan akses modal mikro hingga Rp 3 miliar per koperasi, agar warga desa bisa memiliki gudang, cold storage, dan fasilitas logistik sendiri.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah usaha, tapi mekanisme kemandirian rakyat,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Menurutnya, koperasi jenis ini berfungsi sebagai “penyeimbang pasar”, agar harga hasil tani dan kebutuhan pokok tidak sepenuhnya dikendalikan tengkulak atau korporasi besar.
Langkah ini sejalan dengan pandangan Hatta bahwa negara harus melindungi ekonomi rakyat dari “persaingan bebas yang tak berperikemanusiaan.” Dalam konteks masa kini, perlindungan itu bukan lagi sekadar regulasi, tetapi pemberdayaan digital dan akses ke pembiayaan yang adil.
Namun sebagaimana setiap gagasan besar, implementasi koperasi Merah Putih tidak tanpa risiko. Ombudsman RI mencatat masih banyak laporan terkait tata kelola dan pengawasan koperasi di Indonesia.
“Gerakan koperasi ini harus disertai peningkatan kapasitas SDM, bukan sekadar pendirian administratif,” kata anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.
Hatta sendiri sudah mengingatkan bahaya itu jauh-jauh hari: koperasi hanya akan hidup bila anggotanya memiliki kesadaran dan disiplin kolektif. Tanpa itu, koperasi hanya tinggal nama.
Gotong Royong Sebagai Kekuatan Bangsa
Meski tantangannya nyata, semangat yang menyertai gerakan ini memberi harapan baru. Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek ekonomi, tapi refleksi atas warisan pemikiran yang belum selesai.
Dari Aceh hingga Merauke, ribuan desa kini punya kesempatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bukan dengan menunggu investor, melainkan dengan bekerja sama membangun modal sosial dan ekonomi bersama. Nama “Merah Putih” dipilih bukan tanpa alasan: simbol keberanian dan kesetiaan, seperti cita-cita Hatta tentang bangsa yang berdaulat, bukan hanya politik, tapi juga ekonomi.
Sebagaimana pernah dikatakan Hatta:
“Koperasi bukanlah alat mencari untung, melainkan alat memperbaiki nasib rakyat.”
Kini, kalimat itu bukan lagi kutipan sejarah, ia sedang diuji di lapangan, dalam ribuan koperasi kecil yang perlahan menumbuhkan ekonomi besar dari akar rakyatnya sendiri.
Gen Z Takeaway
Di era serba digital ini, semangat ekonomi kerakyatan ala Bung Hatta lagi naik daun lewat gerakan Koperasi Merah Putih (KDMP). Bayangin aja, koperasi yang dulunya dianggap kuno, sekarang jadi platform gotong royong digital—dari legalitas online sampai dashboard keuangan transparan. Gagasan ini bukan cuma nostalgia, tapi cara baru rakyat desa bisa mandiri tanpa nunggu investor. Tapi ya, koperasi nggak bisa jalan cuma modal aplikasi; butuh SDM yang sadar dan disiplin biar nggak jadi proyek musiman. Intinya, ini momentum buat kita buktiin kalau ekonomi bisa maju tanpa ninggalin nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas sosial.
