Kemenhub dan Kemenlu Galang Dukungan Internasional untuk Indonesia di Dewan ICAO
astakom.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin mengintensifkan diplomasi internasional untuk mengamankan posisi sebagai anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) Kategori III. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjelang pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Montreal, Kanada.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kedua kementerian di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, pada Jumat (06/11/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas dukungan negara-negara anggota ICAO sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola penerbangan sipil dunia.
Melansir keterangan resmi Kementerian Perhubungan yang dihimpun pada Jumat, (06/11/2026), Indonesia telah mengantongi dukungan tertulis dari 28 negara serta indikasi dukungan secara lisan dari 69 negara. Angka tersebut menjadi bekal diplomasi pemerintah sebelum proses pemilihan berlangsung.
Indonesia punya rekam jejak di Dewan ICAO
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Indonesia bukan pemain baru dalam keanggotaan Dewan ICAO. Sebelumnya, Indonesia pernah menduduki posisi tersebut selama 12 periode berturut-turut, mulai 1962 hingga 2001.
Kini, peluang untuk kembali mengambil bagian dalam pengambilan keputusan penerbangan sipil internasional semakin terbuka seiring bertambahnya jumlah anggota Dewan ICAO dari 36 menjadi 40 negara.
“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” ujar Dudy.
Empat pesan diplomasi Indonesia
Dalam memperkuat pencalonan tersebut, pemerintah membawa empat pesan utama kepada negara-negara anggota ICAO. Pesan ini disampaikan melalui forum internasional, pertemuan bilateral, hingga komunikasi langsung dengan sejumlah negara.
Pertama, Indonesia menonjolkan karakteristiknya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar penerbangan besar di kawasan Asia Pasifik. Kondisi geografis dan perkembangan sektor penerbangan tersebut dinilai memberikan pengalaman tersendiri bagi Indonesia dalam mendukung pengembangan penerbangan sipil internasional.
Kedua, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap ICAO melalui keterlibatan dalam pekerjaan teknis, program peningkatan kapasitas, serta berbagai inisiatif penerbangan di tingkat regional maupun global.
Ketiga, Indonesia menawarkan posisi strategis sebagai penghubung antara berbagai kawasan, negara maju dan berkembang, serta pemangku kepentingan penerbangan dengan latar belakang dan kepentingan berbeda.
Keempat, Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi dalam mendukung berbagai prioritas strategis ICAO.
Kemenhub dorong diplomasi lebih intensif
Menjelang pemilihan, Menhub Dudy turut meminta agar pemanfaatan Aide Memoire dioptimalkan. Dokumen diplomatik tersebut berisi informasi dan poin-poin penting mengenai pencalonan Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan komunikasi dengan negara-negara sahabat.
Ia menilai dukungan yang sudah diperoleh perlu terus dikawal agar indikasi dukungan dapat diwujudkan menjadi suara nyata dalam pemilihan.
“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi. Namun waktu menuju pemilihan semakin dekat. Karena itu, upaya diplomasi kiranya dapat terus kita tingkatkan bersama, baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” jelas Dudy.
Melalui kolaborasi Kemenhub, Kemenlu, dan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, pemerintah berharap pencalonan Indonesia mendapat dukungan lebih luas. Keikutsertaan kembali dalam Dewan ICAO juga diharapkan memperkuat peran Indonesia dalam mendorong penerbangan sipil internasional yang selamat, aman, dan berkelanjutan. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Indonesia sedang memperkuat langkah diplomasi untuk kembali duduk di Dewan ICAO. Dengan dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara per 6 November 2026, pemerintah masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan komunikasi internasional sebelum pemilihan berlangsung.
