Sikatan Tegas Mahasiswa Makassar: Usut Tuntas Penyadapan Presiden, Jangan Ada Hukum Tumpul ke Atas

Reporter: Usman

astakom.com, Jakarta - Dugaan skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,berbuntut panjang dan memicu gelombang protes keras dari kawasan timur Indonesia. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes secara terbuka menggelar aksi unjuk rasa di Fly Over Makassar pada Jumat (06/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Di bawah sorotan publik, kasus ini dianggap bukan sekadar masalah teknis penyadapan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap integritas institusi serta kedaulatan negara.

Desak Bongkar Aktor Intelektual di Balik Layar

Jenderal Lapangan Jong Celebes, Muhammad Yasin, menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan. Aparat penegak hukum dituntut berani menyisir seluruh rangkaian peristiwa guna membongkar siapa aktor intelektual serta pihak pemberi perintah di balik aksi nekat tersebut.

Yasin menilai, perkara ini menjadi ujian konsistensi independensi aparat dalam menegakkan prinsip supremasi hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya galak pada masyarakat biasa namun lemas ketika berhadapan dengan tokoh berkuasa atau pejabat tinggi.

Sampaikan Lima Tuntutan Krusial Penyelamatan Negara

Dalam aksi tersebut, Jong Celebes menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:

1. Jaminan Keamanan Kepala Negara: Mendesak jaminan keselamatan total bagi Presiden Prabowo dari segala bentuk ancaman yang mengganggu tugas konstitusional. 
2. Usut Tuntas Tanpa Celah: Mengusut komprehensif dugaan penyadapan, termasuk mencari motif dan keterlibatan dalang utama secara transparan. 
3. Tolak Aksi Makar: Menolak segala bentuk provokasi maupun tindakan inkonstitusional yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. 
4. Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih: Memastikan proses hukum berjalan profesional, adil, dan transparan tanpa perlakuan istimewa. 
5. Kawal Demokrasi Bersama: Mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal konstitusi serta menjaga persatuan nasional. 

Pengawasan Kritis Demi Menjaga Marwah Demokrasi

Kendati pasang badan membela keamanan Presiden, Yasin menjelaskan bahwa aksi ini bukan bentuk legitimasi terhadap kekuasaan tanpa batas. Gerakan mahasiswa tetap berada di jalur kritis untuk memastikan bahwa negara kuat, namun pemerintah tetap berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi.

Ia juga mengimbau publik untuk menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak mudah terprovokasi spekulasi liar. Pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang gamblang,karena hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. (Usm/RaM)

Gen Z Takeaway

Aksi pergerakan teman-teman mahasiswa ini beneran remind kita semua kalau hukum di Indonesia itu wajib berdiri tegak lurus no matter what! Kasus sadap-menyadap level kepala negara ini jelas bukan mainan, dan keberanian buat nuntut transparansi sampai ke aktor intelektualnya itu respect banget sih.Bottom line-nya: mau setinggi apa pun pangkat atau jabatannya, kalau udah nabrak aturan ya wajib diproses adil demi menjaga marwah demokrasi dan stabilitas negara kita.