Kepala BIN Respons Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Singgung Makar dan Kedaulatan
astakom.com, Jakarta - Isu penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta deretan tokoh penting nasional makin memanas dan memasuki babak yang sangat serius. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, secara gamblang menyebut aksi mata-mata tanpa izin ini sudah mengarah pada tindakan kejahatan makar.
Pernyataan menohok ini disampaikan Herindra usai merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (06/11/2026) untuk menyerahkan laporan situasi terkini secara langsung kepada Kepala Negara.
Signal Bahaya: Pelanggaran Ilegal yang Mengarah ke Tindakan Makar
Saat dikonfirmasi awak media mengenai perkembangan kasus yang melibatkan oknum jenderal bintang empat berinisial LSP serta jajaran perwira tinggi Polri berinisial AS/ASN, EH, dan SU, Herindra menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah melampaui batas hukum.
Menurutnya, aksi menyusup ke ruang privasi komunikasi pejabat puncak negara bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan. "Ini adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar," tegas Herindra saat menjelaskan bobot pelanggaran perkara tersebut.
Seret Oknum Petinggi Kepolisian Jadi Tersangka
Pengungkapan skandal besar ini pertama kali dibongkar ke publik dalam jumpa pers resmi , beberapa waktu lalu. Penyidikan menunjukkan target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga mengejar informasi dari pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha papan atas, hingga jurnalis.
Para oknum perwira tinggi yang diduga terlibat, mulai dari jenderal bintang empat LSP hingga perwira senior AS/ASN, EH, dan SU, kini telah resmi menyandang status tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Respons Presiden Prabowo: Sangat Prihatin dan Mengkhawatirkan
Menanggapi keterlibatan oknum internal penegak hukum dalam aksi sadap-menyadap ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai juru bicara Istana pada Rabu (4/11), pemerintah menyayangkan adanya institusi di bawah naungan Presiden yang justru melakukan tindakan tidak terpuji tersebut.
Prasetyo menekankan bahwa peristiwa ini menjadi catatan sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas nasional serta kepentingan keamanan seluruh masyarakat Indonesia. (RaM)
Gen Z Takeaway
Berita ini beneran bikin shock dan jadi major wake-up call buat kita semua, Vips! Bayangin aja,lembaga yang harusnya jadi benteng pengamanan malah kena spill terlibat skandal sadap-menyadap level kepala negara sampai disebut tindakan makar. Semoga proses hukumnya bisa terus berjalan transparan, no closure, dan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya demi menjaga kedaulatan serta marwah negara kita.
