Lokasi KDKMP Dievaluasi Pemerintah, Wamenkop Spill Strategi Perkuat Ekonomi Desa
astakom.com, Jakarta - Pemerintah dipastikan nggak tinggal diam terkait kabar pembangunan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai kurang strategis atau jauh dari permukiman warga. Evaluasi dan pemantauan ketat terus dilakukan pemerintah demi pastiin program ini berjalan sesuai jalur dan benar-benar berdampak buat masyarakat desa.
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut langsung dari berbagai laporan warga yang masuk terkait penempatan bangunan unit koperasi di beberapa wilayah.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah bilang kalau pemerintah nggak menampik adanya temuan lokasi koperasi yang dinilai kurang ideal atau jauh dari kawasan permukiman warga. Menurutnya, arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto menjadi pagangan utama buat pemerintah menjadikannya sebagai bahan pembenahan atau evaluasi.
“Kalau terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih muncul di beberapa titik spot, bangunan yang tidak sesuai, memang kita temukan. Kita akui itu kita temukan, tapi terus kemudian kita melakukan evaluasi,” kata Farida, dikutip astakom.com pada Rabu (21/10/2026).
Dekat dengan Petani dan bahan pangan
Meskipun sebagian masyarakat menilai beberapa titik penempatan koperasi itu ada di lokasi yang terpencil dan kurang pas buat kegiatan bisnis retail harian, Farida meluruskan ada alasan strategis di baliknya. Penentuan lokasi itu turut memperhitungkan jarak akses menuju para petani lokal yang memproduksi buah-buahan, sayur-sayuran, serta bahan pangan utama lainnya.
“Kita mau menjadikan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai offtaker (penyerap) sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di situ,” kata Farida.
Penentuan titik bukan asal pick
Farida tegaskan kalau penentuan lokasi pembangunan KDKMP dari awal udah diatur dengan legal dan nggak diputus secara sepihak. Prosesnya melibatkan komunikasi intensif antara pengurus koperasi, kepala desa setempat, serta PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku pihak pelaksana pembangunan.
Bahkan, warga desa setempat juga dilibatkan secara langsung melalui forum resmi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Jadi, penempatan lokasi koperasi dipastikan sudah melewati tahap pertimbangan matang bersama komunitas lokal.
Verifikasi laporan publik
Pemerintah juga mengimbau publik untuk lebih teliti menyaring informasi yang beredar. Banyak klaim yang menyebutkan bahwa semua unit KDKMP dibangun di lokasi yang nggak strategis atau terisolasi dari pemukiman warga, yang mana hal itu dinilai kurang akurat dan perlu diverifikasi kembali.
Pemerintah menegaskan komitmennya buat terus terbuka menerima masukan konstruktif dari masyarakat. Langkah ini penting supaya KDKMP bisa benar-benar menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan sekaligus pusat distribusi bahan pokok yang andal di level pedesaan.
Progres fisik di lapangan pun terus menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 puluhan unit KDKMP udaha berdiri dan beroperasi. Berikut rinciannya:
- 83.363 unit KDKMP telah resmi berbadan hukum.- 79.733 unit telah terintegrasi dan memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).- 60.854 unit sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).- 28.240 titik telah rampung 100 persen pembangunan fisik- 7.392 titik masih dalam proses konstruksi. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah mengakui masih ada sejumlah lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai kurang strategis dan kini terus dievaluasi. Wamenkop Farida Farichah menjelaskan, penentuan lokasi juga mempertimbangkan akses petani agar koperasi bisa menjadi offtaker hasil pertanian, bukan sekadar pusat belanja. Proses penempatannya disebut melibatkan pengurus koperasi, kepala desa, hingga masyarakat melalui Musdesus. Dengan puluhan ribu unit yang sudah berbadan hukum dan ribuan bangunan rampung, evaluasi tetap penting agar KDKMP benar-benar menjawab kebutuhan warga dan menggerakkan ekonomi desa.
