Sebut Gaza Cermin Kegagalan Hukum Internasional, Sekjen PBB Puji Diplomasi Indonesia!
astakom.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres blak-blakan menyebut horor kemanusiaan yang menimpa Gaza sebagai cermin dari rapuhnya tata kelola global dan kekalahan hukum internasional.
Di tengah kekacauan perpecahan geopolitik global tersebut, Guterres memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Indonesia yang dinilai konsisten menjalankan diplomasi bebas-aktif, menjadi jembatan perdamaian, serta pilar utama dalam membangun tatanan dunia multipolar yang lebih adil bagi negara-negara berkembang (Global South).
"Dalam 10 tahun terakhir ini, dukungan Indonesia terhadap PBB dan terhadap multilateralisme, serta apresiasi atas kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia" tutur Guterres pada acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, (19/10/ 2026)
"Telah menjadikan negara ini sebagai pembawa pesan perdamaian dan jembatan penghubung antara kawasan utara dan selatan" ungkapnya.
"Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pilar utama dari terwujudnya dunia yang tatanannya multitatanan (multipolar) yang kita harapkan bersama" jelasnya.
Gaza cermin kekalahan hukum
Dalam pidatonya, Antonio Guterres menyoroti konflik di Gaza sebagai ujian paling brutal bagi efektivitas hukum internasional saat ini. Ia mengecam keras kehancuran massal serta ancaman pembersihan etnis yang dialami warga Palestina, sembari menegaskan bahwa skala pembunuhan di Gaza adalah yang terburuk selama masa jabatannya.
"Saya sekali lagi mengutuk serangan teror yang dilakukan Hamas dua tahun lalu. Tidak ada yang dapat membenarkan tindakan keji tersebut, namun tidak ada pula yang dapat membenarkan apa yang dialami rakyat Palestina di Gaza" tegasnya.
"Dan tentu saja horor yang terjadi di Gaza" sambungnya.
Dewan Keamanan butuh reformasi
Menurutnya, krisis ini membuktikan betapa mendesaknya reformasi Dewan Keamanan PBB yang struktur anggotanya masih stuck pada konfigurasi Perang Dunia Kedua.
Ketika hak veto dan kepentingan militer anggota tetap sering mengabaikan hukum internasional, PBB tidak berdaya untuk menjaga perdamaian. Guterres menegaskan kalau rencana perdamaian dan two-state solution untuk Palestina tidak boleh dibiarkan hilang dari peta diplomasi dunia.
"Skala dan intensitas pembunuhan serta tingkat kehancuran di wilayah yang begitu padat dan terbatas belum pernah saya saksikan selama bertahun-tahun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal" paparnya.
Penderitaan yang dialami rakyat Palestina dipandang bukan lagi sekadar dampak dari pertempuran senjata, melainkan sudah mengarah pada ancaman keberadaan mereka.
"Dan kini, ancaman pembersihan etnis (ethnic cleansing) membayangi wilayah pendudukan Palestina" sambungnya.
Indonesia garda depan Palestina
Konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pun mendapat apresiasi khusus dari PBB. Antonio Guterres secara terbuka mengakui keteguhan peran tersebut
"Indonesia selalu berada di garis depan dalam membela hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri" ucapnya lantang.
Desak eksekusi Solusi Dua Negara
Biar situasi nggak makin out of control, Sekjen PBB mendesak seluruh pemimpin dunia untuk segera mengeksekusi langkah konkret dan nggak cuma sekadar wacana.
"Rencana perdamaian untuk Gaza harus diimplementasikan secara penuh, dan kita tidak boleh membiarkan solusi dua negara (two-state solution) lenyap di depan mata kita." jelasnya.
Dalam keterangannya, Guterres menegaskan lebih dari sekadar perselisihan wilayah, maraknya perang yang mengabaikan norma kemanusiaan diakui PBB menjadi barometer penting bagi masa depan hukum dunia.
"Pada akhirnya, konflik adalah ujian bagi sistem multilateral, apakah sistem ini mampu menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, ataukah hukum tersebut akan diabaikan?" ucapnya.
Sebagai penutup pandangannya mengenai solusi krisis global, Sekjen PBB menggarisbawahi pentingnya kolaborasi bersama Indonesia demi mengembalikan marwah penegakan hukum internasional
"Dengan dukungan negara-negara seperti Indonesia, kita dapat terus bekerja menguatkan sistem multilateral agar hukum dapat mengalahkan penggunaan kekuatan militer" paparnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
PBB terang-terangan ngaku kalau hukum internasional lagi failed banget gara-gara tragedi kemanusiaan di Gaza yang nggak kunjung usai. Di tengah konflik global yang makin semrawut, diplomasi bebas-aktif Indonesia justru dapet shoutout khusus dari Sekjen PBB Antonio Guterres karena konsisten jadi jembatan penengah, ngebela Palestina, dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil buat negara berkembang.
