Indonesia Incar Kursi DK PBB 2029–2030 dan Kursi Kepemimpinan WHO, Ini Alasannya!

astakom.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen diplomasi globalnya dengan secara resmi mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030, sekaligus mengajukan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebagai calon Direktur Jenderal World Health Organization (WHO).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab aktif Indonesia dalam mendorong reformasi arsitektur multilateralisme agar lebih adaptif, inklusif, dan relevan menghadapi tantangan abad ke-21 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Komitmen diplomasi global

Di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam penyambutan resmi menjelang peringatan 81 tahun PBB, Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menegaskan kalau keterlibatan Indonesia dalam lembaga-lembaga multilateral utama dunia bukan sekadar formalitas mencari posisi politik.

Bagi Indonesia, kontribusi tersebut adalah bagian dari mandat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia serta menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang (Global South).

"Bagi Indonesia, multilateralisme bukanlah sebuah pilihan itu adalah sebuah kebutuhan. Dan izinkan saya berterus terang justru di saat dunia sangat membutuhkan kerja sama, ruang untuk dialog multilateral justru semakin menyempit. Itulah sebabnya reformasi bukan lagi sekadar hal yang diinginkan, melainkan hal yang mendesak. " ujar Armanatha Nasir pada agenda Foreign Policy Circle Talks, "Eight Decades of the United Nations: What's Next? di Gedung Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Senin, (19/10/2026).

Ia menambahkan, selain pencalonan DK PBB 2029–2030 dan kepemimpinan WHO, Indonesia saat ini juga memegang Presidensi Dewan HAM PBB serta bertugas di Dewan Pemeriksa Keuangan (Board of Auditors).

"Hari ini, Indonesia bertugas di Dewan Pemeriksa Keuangan (Board of Auditors) dan memegang Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia" paparnya.

Desakan reformasi multilateral

Dalam pernyataannya, Indonesia menggarisbawahi urgensi reformasi PBB yang sudah disuarakan sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Tantangan global modern seperti perubahan iklim, potensi pandemi masa depan, tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga ancaman keamanan baru tidak bisa lagi diselesaikan dengan struktur multilateral lama yang dirancang pada dekade 1940-an.

"Lihatlah dunia hari ini: perubahan iklim, pandemi, kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan garis depan teknologi, serta ancaman-ancaman keamanan baru" jelasnya.

Armanatha mengingatkan kalau tatanan PBB tidak boleh tertinggal oleh dinamika zaman. Menurutnya, lembaga internasional harus berevolusi agar tidak kehilangan relevansi di mata masyarakat dunia.

"Kita tidak dapat menjawab pertanyaan abad ke-21 dengan cetak biru abad ke-20. Reformasi bukanlah sebuah kemewahan; reformasi adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah relevansi," tegasnya.

Prinsip bebas aktif

Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia menjadi landasan utama diplomasi berprinsip. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan keadilan, solidaritas internasional, serta perlindungan hak asasi manusia, termasuk dukungan penuh yang tak pernah goyah terhadap kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Landasan ini dinilai berakar dari sejarah kelahiran Indonesia yang beriringan dengan PBB pada tahun 1945. Keduanya lahir dengan cita-cita serupa, yaitu menciptakan dunia yang dibangun di atas perdamaian, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

"Konstitusi kami mengamanatkan kami untuk membantu membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya dukungan kami terhadap kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak pernah goyah" paparnya.

Penyatu suara dunia

Dengan rekam jejak panjang mulai dari pengiriman Pasukan Perdamaian Garuda sejak 1957, perumusan Hukum Laut (UNCLOS), penyusunan Agenda 2030, hingga empat kali masa keanggotaan di DK PBB Indonesia siap kembali memerankan peran kunci sebagai penyatu dan pembangun jembatan (bridge builder) antarnegara.

Langkah Indonesia mengincar kursi DK PBB 2029–2030 dan pucuk pimpinan WHO diharapkan dapat memperkuat suara negara-negara berkembang agar keputusan global tidak lagi didominasi oleh segelintir kekuatan. Indonesia meyakini bahwa PBB yang efektif, inklusif, dan teruji akan menciptakan dunia yang lebih tangguh bagi seluruh bangsa. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway

Indonesia lagi all-out di panggung diplomasi dunia dengan maju ke DK PBB 2029–2030 dan nyalonin Menkes Budi Gunadi Sadikin buat memimpin WHO. Langkah ini bukan cuma cari panggung politik, tapi bukti nyata komitmen RI buat merombak aturan main global yang udah usang biar makin adil, inklusif, dan relevan merespons isu masa kini—mulai dari krisis iklim, ancaman pandemi, sampai tata kelola AI.