Di Hadapan Sekjen PBB, RI Tekankan Support Palestina Tak Pernah Goyah!
astakom.com, Jakarta – Komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dipastikan tidak akan pernah mundur selangkah pun.
Sikap tegas tersebut disampaikan secara langsung di hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam sebuah pertemuan agenda Foreign Policy Circle Talks, "Eight Decades of the United Nations: What's Next? di Gedung Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Senin, (19/10/2026). di Jakarta, di mana Indonesia menekankan kalau dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi yang mengikat arah politik luar negeri bangsa.
Amanat konstitusi
Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menegaskan kalau landasan diplomasi Indonesia bersumber dari amanat Konstitusi 1945 untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, prinsip membela kemerdekaan Palestina bukan sekadar pilihan kebijakan yang dinamis, melainkan komitmen fundamental yang terus dijaga.
"Konstitusi kami mengamanatkan kami untuk membantu membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya dukungan kami terhadap kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak pernah goyah" ujar Armanatha Nasir.
Ikatan sejarah
Sejarah mencatat kalau Indonesia dan PBB memiliki ikatan emosional serta historis yang sangat kuat karena sama-sama lahir pada tahun 1945. Di ruangan bersejarah tempat para pendiri bangsa merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945, Indonesia kembali menyambut pimpinan tertinggi PBB untuk menegaskan kembali cita-cita bersama, yaitu mewujudkan dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.
Indonesia menilai cita-cita persatuan dan keadilan global tersebut masih memerlukan sinergi yang solid antara PBB dan negara-negara anggotanya. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengajarkan arti penting kedaulatan, kesetaraan, serta solidaritas antarumat manusia.
"Sejarah kami sendiri telah mengajarkan kami arti penting dari kedaulatan, kesetaraan, dan solidaritas, serta mengajarkan satu kenyataan yang keras tidak ada satu negara pun, betapa pun besarnya, betapa pun kuatnya, yang dapat menyelesaikan masalah hari ini sendirian"tegasnya.
Urgen reformasi
Menghadapi berbagai ancaman global modern seperti perubahan iklim, potensi pandemi, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga tantangan keamanan baru, Indonesia menyuarakan pentingnya modernisasi arsitektur PBB. Tatanan multilateral yang dirancang pada tahun 1945 dinilai sudah tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan di era digital saat ini.
Indonesia menilai multilateralisme bukan sekadar formalitas untuk memiliki kursi di meja perundingan, melainkan platform wajib untuk menghadirkan solusi konkret. Reformasi PBB dipandang sebagai kebutuhan mendesak (urgent), bukan sekadar opsi kemewahan diplomatik, agar organisasi dunia ini tetap memiliki dampak nyata dan kredibilitas di mata internasional.
"Kita tidak dapat menjawab pertanyaan abad ke-21 dengan cetak biru abad ke-20. Maka pertanyaannya sederhana: Bagaimana PBB dapat tetap berguna di dunia yang menolak untuk bergeming?" ungkapnya.
"Itulah sebabnya reformasi bukan lagi sekadar hal yang diinginkan; melainkan hal yang mendesak" jelasnya.
Suara Global South
Sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, Indonesia terus konsisten memperjuangkan agar suara negara-negara berkembang (Global South) mendapatkan porsi keputusan yang lebih besar dan adil. PBB dituntut untuk beradaptasi, menjadi lebih inklusif dalam mengambil keputusan, serta lebih efektif dalam menghasilkan solusi atas krisis dunia.
"Hal ini sangat penting bagi negara-negara berkembang (Global South). Suara mereka layak mendapatkan tempat yang lebih kuat di meja tempat keputusan dunia dibuat" ucapnya.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif secara konsisten melalui kontribusi nyata, mulai dari pengiriman Pasukan Perdamaian PBB sejak 1957, perumusan Hukum Laut (UNCLOS), pencalonan di Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, hingga kepemimpinan di Dewan Hak Asasi Manusia dan Board of Auditors PBB.
"Bagi Indonesia, multilateralisme bukan sekadar tentang memiliki kursi di meja perundingan. Ini adalah tentang apa yang dapat kita bawa ke meja tersebut, dan kami tidak akan melambat" ungkapnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
RI balik lagi menegaskan kalau support buat kemerdekaan Palestina itu harga mati dan bagian dari amanat Konstitusi 1945 yang enggak bakal goyah. Pas ketemu Sekjen PBB Antonio Guterres di Jakarta, Menlu RI juga nyentil kalau aturan PBB bentukan 1945 udah outdated buat ngadepin isu abad ke-21 kayak AI dan perubahan iklim, jadi reformasi PBB serta ruang buat negara Global South itu wajib hukumnya, bukan opsi lagi!
