Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Gerindra Soroti Kemandirian dan Kesejahteraan Indonesia Menguat
astakom.com, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai membawa perkembangan positif bagi kemandirian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, mulai dari stabilitas ekonomi hingga penguatan sektor pangan.
Menurut Sugiat, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan dan kesehatan serta mempercepat hilirisasi industri. Berbagai langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh di tengah dinamika global.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata Sugiat di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Melihat dampak program pemerintah ke masyarakat
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Sugiat menegaskan bahwa pemerintah masih perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga harus dilihat dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Stabilitas ekonomi jadi modal hadapi gejolak global
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menilai stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Kondisi tersebut dinilai perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sugiat menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Di sisi lain, tingkat kemiskinan nasional tercatat turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Penurunan tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430 ribu orang. Meski menjadi perkembangan positif, Sugiat mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum sepenuhnya selesai.
"Tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," katanya.
Swasembada pangan perlu diikuti stabilitas harga
Selain kondisi ekonomi, penguatan sektor pangan menjadi perhatian dalam agenda kemandirian nasional. Sugiat mengatakan pemerintah telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan terhadap 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.
Sementara itu, nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang turut disoroti dalam perkembangan sektor pertanian.
Namun, menurut Sugiat, capaian produksi pangan harus dibarengi dengan distribusi yang merata dan harga yang tetap terjangkau. Dengan begitu, manfaat swasembada tidak hanya terlihat pada tingkat produksi, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," katanya.
Gerindra dorong perbaikan berkelanjutan program prioritas
Partai Gerindra, lanjut Sugiat, mendorong pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk terus memperbaiki program yang pelaksanaannya belum optimal. Evaluasi tersebut perlu diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, penggunaan anggaran yang efektif, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurut dia, keberlanjutan program pemerintah harus disertai pengawasan terhadap ketepatan sasaran dan kualitas implementasi. Langkah ini penting agar berbagai kebijakan tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang relevan bagi masyarakat.
"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya," tutur Sugiat. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dinilai menunjukkan progres dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Namun, Gerindra mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu diikuti pemerataan kesejahteraan, ketepatan sasaran program, dan efektivitas anggaran. Intinya, keberhasilan pemerintah bukan sekadar soal angka dan banyaknya program, tetapi seberapa nyata dampaknya dirasakan masyarakat.
