Presiden Prabowo Dapat Laporan Ekonomi Makro Stabil, Siap Guyur Belanja APBN Rp1.300 T di Akhir Tahun
astakom.com, Jakarta – Perekonomian nasional terbukti masih solid dan tahan banting di tengah guncangan ekonomi global. Kepastian ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkini terkait kondisi ekonomi makro Indonesia yang dinilai relatif stabil di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan bahwa sederet indikator utama mulai dari pertumbuhan ekonomi, target inflasi, hingga kesehatan sektor perbankan dan realisasi investasi menunjukkan sinyal yang sangat positif.
Genjot sektor ekspor dan atasi hambatan via Satgas Khusus
Demi menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah bakal makin agresif memacu kinerja ekspor nasional dari pelbagai lini, termasuk industri manufaktur. Segala kendala atau hambatan regulasi yang berpotensi menghambat laju ekspor bakal diselesaikan secara cepat.
“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makro ekonomi relatif stabil, juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan target inflasi, dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan, kemudian juga dari investasi yang sudah berjalan, dan dari berbagai angka-angka makro itu, kemudian juga kami membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor,” ucap Menko Perekonomian, dikutip astakom.com pada Selasa (20/10/2026).
“Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui satgas,” tambahnya.
Ekonomi makro tetap resilient di tengah ketidakpastian global
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa daya tahan ekonomi domestik masih sangat kuat. Walaupun dinamika dan arah kebijakan ekonomi di kawasan Amerika Serikat serta Eropa perlu terus dipantau, aktivitas transaksi masyarakat di dalam negeri terbukti tetap bergairah.
“Ini semuanya memiliki dampak di global yang pasti akan terkena dampak ke Indonesia. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ungkapnya.
Di sisi pengelolaan anggaran negara, Menkeu memastikan penelaahan dan penataan efisiensi anggaran jelang akhir tahun 2026 terus berjalan ketat. Kendati demikian, langkah efisiensi ini dipastikan bukan berarti mengerem atau menghentikan belanja pemerintah.
“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana namun tetap dilaksanakan dengan efisien,” jelasnya.
Gaspol belanja Triwulan IV: Kucuran Rp1.300 Triliun siap putar roda ekonomi
Memasuki Triwulan IV (Q4) tahun 2026, pemerintah memproyeksikan alokasi belanja APBN bakal menembus angka sekitar Rp1.300 triliun. Angka fantastis ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanja Q4 tahun 2025 yang berada di angka Rp1.200 triliun.
Kucuran dana besar ini disiapkan untuk menyokong pelayanan publik, program perlindungan sosial, hingga penyaluran bantuan pangan yang sudah mulai bergulir.
“Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp. 1.200 triliun. Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4. Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong government expenditure di perekonomian kita,” tuturnya.
Kolaborasi sektor keuangan: Sinergi bersama BI dan OJK
Tidak hanya fokus pada stimulus belanja publik, aspek stabilitas sektor keuangan juga terus diperkuat. Pemerintah berkomitmen meningkatkan koordinasi lintas lembaga bersama Bank Indonesia (BI) serta memberikan dukungan penuh pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawal pengawasan mikroprudensial.
“Tentu nanti bersama Bank Indonesia kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial,” pungkasnya. (aNs)
Gen Z Takeaway
Meskipun situasi ekonomi global lagi predictably chaotic, ekonomi Indonesia terbukti tetap slay dan super resilient setelah Presiden Prabowo menerima laporan ekonomi makro yang stabil dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Suahasil Nazara. Biar makin spill the tea, pemerintah nggak cuma siap debottlenecking hambatan ekspor lewat satgas khusus, tapi juga mau gaspol nge-guyur belanja APBN Triwulan IV 2026 sebesar Rp1.300 triliun—naik dari tahun lalu—plus memperkuat inner circle koordinasi bareng BI dan OJK demi menjaga stabilitas sektor keuangan tetap on point!
