Gandeng BRI dan BSI, Begini Cara Pemerintah Bukakan Rekening Bank Buat Seluruh Warga
astakom.com, Jakarta - Pemerintah punya strategi baru buat memperkuat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Lewat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (07/09/2026), pemerintah berencana membukakan rekening bank secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan akses perbankan.
Untuk mengeksekusi rencana ini, pemerintah resmi menggaet dua bank besar BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, proses pembukaan rekening ini bakal memanfaatkan integrasi data kependudukan nasional agar praktis dan tepat sasaran.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.
Integrasi Data Dukcapil & Pembayaran Digital QRIS
Langkah pembukaan rekening ini diawali dengan pemadanan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke sistem Bank Indonesia. Setelah data terverifikasi dan rekening siap di BRI maupun BSI, masyarakat juga akan langsung terhubung dengan ekosistem transaksi digital menggunakan QRIS.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tambah Airlangga.
Rencana pembukaan rekening masal ini didasari oleh profil keuangan Indonesia yang makin positif. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah menyentuh 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ungkapnya.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia,” pungkas Airlangga. (RaM)
Gen Z Takeaway
Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo makin serius memperkuat akses perbankan buat warga lewat kolaborasi bareng BRI dan BSI untuk membukakan rekening masal berbasis pemadanan data Dukcapil dan sistem Bank Indonesia. Nggak cuma itu, transaksi digital lewat QRIS juga makin digas biar angka inklusi keuangan yang udah tembus 93,62 persen dan literasi keuangan di 63,57 persen bisa meroket lebih tinggi lagi, sekaligus jadi wadah penyaluran berbagai program pemerintah ke depannya biar langsung cash in ke rekening masing-masing warga.
