Inklusi Keuangan Digeber, Pemerintah Push Warga Supaya Punya Rekening
astakom.com, Jakarta - Pemerintah terus ngepush inklusi dan literasi keuangan masyarakat lewat berbagai instrumen yang didesain, salah satunya dengan penyediaan rekening buat warga negara Indonesia.
Langkah itu menjadi salah satu pembahasan di rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (07/09/2026).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang kalau pemerintah udah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan mengacu ke hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bareng Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga, dikutip dari laman PresidenRI, pada Senin (07/09/2026).
Kondisi inklusi RI relatif baik
Airlangga menilai kalau capaian itu menunjukkan kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang relatif baik kalau dibandingkan sama standar yang digunakan oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Airlangga menyebut kalau pemerintah bakal terus ngepush peningkatan capaian itu supaya semakin optimal.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.
Presiden Prabowo arahkan masyarakat punya rekening
Di rapat itu, Presiden Prabowo juga ngasih arahan supaya masyarakat Indonesia punya rekening perbankan. Untuk bisa merealisasikannya, pemerintah bakal mempersiapkan penyediaan rekening lewat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” kata Airlangga.
Perkuat QRIS
Selain pemadanan data kependudukan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, pemerintah juga bilang bakal memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Langkah ini diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.
"Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," ungkap Airlangga. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah lagi ngegas perluasan inklusi dan literasi keuangan, salah satunya dengan menyiapkan rekening perbankan buat masyarakat lewat BRI dan BSI. Data OJK-BPS mencatat inklusi keuangan sudah 93,62%, sementara literasi keuangan disebut 63,57%, dan pemerintah mau dorong angkanya makin tinggi lewat pemadanan data Dukcapil, sistem pembayaran BI, serta QRIS.
