Bank Dunia Catat 64,2% Warga RI Miskin, BPS: Bukan Patokan, Beda Standar
astakom.com, Jakarta - Bank Dunia mencatat temuannya soal masyarakat miskin atau penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 64,2 persen.
Diketahui, angka estimasi untuk 2026 itu dihitung berdasarkan batas kemiskinan internasional. Batas kemiskinan internasional sendiri batasnya sebesar USD8,30 per kapita per hari dengan menggunakan acuan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Sedangkan, data resmi BPS mencatat proporsi penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 berada di level 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Pihak BPS juga menegaskan kalau perbedaan temuan data itu harus disikapi dengan bijak dan cermat. Karena kedua angka itu dihitung menggunakan indikator dan peruntukan yang berbeda.
Nggak bisa jadi tolok ukur
Sehingga, dengan perbedaan standardisasi itu hasilnya nggak bisa disandingkan secara langsung sebagai satu tolok ukur kemiskinan yang setara atau sama.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menjelaskan kalau kalkulasi yang dirilis oleh Bank Dunia nggak pakai garis kemiskinan nasional Indonesia sebagai dasar perhitungannya.
Patokan Bank Dunia per kapita
“Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah USD8,30 per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia. Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas, dan digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antarnegara,” jelas Nashrul dalam keterangan resminya, dikutip astakom.com pada Jumat (04/09/2026).
Saat ini, Bank Dunia menetapkan patokan USD3,00 per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem, USD4,20 bagi kelompok negara berpendapatan menengah bawah, serta USD8,30 untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.
Untuk besaran USD8,30 itu nggak dikonversi berdasarkan kurs pasar rupiah terhadap dolar AS, tapi pakai metode PPP yang menghitung perbedaan daya beli masyarakat riil di setiap negara.
Konsekuensinya bikin angkanya tinggi
Saat pakai skema itu, perolehan angka kemiskinan Indonesia sebesar 64,2 persen merupakan hasil estimasi dengan standar USD8,30 (PPP 2021) yang merujuk pada angka tengah (median) garis kemiskinan negara-negara UMIC, bukan didasarkan pada perhitungan kebutuhan dasar spesifik warga Indonesia.
Konsekuensinya, penerapan tolok ukur global Bank Dunia ini secara otomatis memunculkan angka estimasi kemiskinan yang sangat tinggi.
Maka dari itu, Pihak Bank Dunia mengakui kalau untuk keperluan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan domestik di Indonesia, data statistik kemiskinan dan garis kemiskinan resmi rilisan BPS lebih tepat untuk dijadikan acuan. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Bank Dunia memperkirakan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan versi standar global USD8,30 PPP 2021, tapi angka ini nggak bisa dibandingkan langsung dengan data kemiskinan BPS yang sebesar 8,07%. Bedanya ada di standar ukur: Bank Dunia memakai patokan internasional untuk perbandingan antarnegara, sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan nasional. Jadi, buat kebijakan domestik Indonesia, data BPS tetap lebih relevan sebagai acuan.
