Gak Cukup Cuma Main Suku Bunga! Gubernur BI Destry Damayanti Spill Strategi Baru Biar Ekonomi Tetap Gacor
astakom.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, membeberkan bahwa bank sentral tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebijakan moneter di tengah kompleksnya tantangan ekonomi global. Di sisi lain, ekonomi domestik butuh dorongan ekstra agar ruang pertumbuhan yang masih besar bisa dimaksimalkan.
"Ruang ini masih ada, masih besar (ruang pertumbuhan ekonomi). Tapi kalau kita hanya mengandalkan kebijakan moneter itu pasti tidak akan cukup karena di satu sisi kita menghadapi situasi higher for longer dari global," ujar Destry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Kamis (03/09/2026).
Destry menjelaskan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Eropa tengah menghadapi inflasi tinggi yang memangkas peluang penurunan suku bunga. Ditambah lagi, imbal hasil (yield) US Treasury tenor 10 tahun naik ke kisaran 4,5–4,6 persen dari batas normal 3 persen, serta indeks dolar AS (DXY) yang menguat di tengah melambatnya ekonomi AS.
Kondisi tersebut membuat pilihan kebijakan tidak lagi sederhana. Jika suku bunga global naik, Indonesia tetap membutuhkan aliran modal masuk (inflow), sehingga bank sentral harus memutar otak agar aset berbasikan Rupiah tetap memikat bagi investor asing. Mengingat posisi ekonomi domestik masih di bawah potensinya, instrumen BI-Rate saja dipastikan tidak cukup.
"Jadi apa yang kita lakukan? Kita kombinasi dengan kebijakan kita lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial," tegas Destry.
Genjot Likuiditas Perbankan Lewat Insentif KLM
Guna mendorong pertumbuhan, BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk bank umum konvensional yang sejatinya berada di level 9 persen telah diberikan insentif potongan. Kelebihan likuiditas tersebut dikembalikan ke perbankan untuk dialirkan langsung ke sektor-sektor prioritas.
Lewat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), total insentif yang dikucurkan ke perbankan hingga awal Agustus 2026 telah menembus Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
BI juga mencermati masalah penyebaran likuiditas yang belum merata di industri perbankan. Secara analisis rinci, masih banyak bank yang menumpuk likuiditasnya pada Surat Berharga Negara (SBN) serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sekadar untuk investasi.
Untuk mengurai sumbatan tersebut, BI merilis insentif KLM Pendalaman Pasar Uang hingga maksimal 2 persen dari DPK. Insentif ini diberikan khusus bagi bank yang mampu menjaga rasio kepemilikan SBN dan SRBI non-repo di bawah 19 persen dari total pendanaan. Sementara alokasi KLM financing channel disesuaikan menjadi paling tinggi 4 persen, sehingga total insentif KLM kini membengkak jadi 6 persen dari DPK.
"Untuk bank-bank yang mengalokasikan itu (SBN dan SRBI nonrepo) dalam batasan wajar, saat ini kita melihatnya sekitar 19 persen terhadap DPK, kita berikan insentif 2 persen sehingga mereka punya kelebihan likuiditas. Tujuannya apa? Bank-bank yang punya banyak outstanding SRBI dan SBN, dia akan mulai mengurangi posisinya, dia punya cash dan dia bisa kita dorong untuk intermediasi," pangkas Destry. (RaM/aNs)
Gen Z Takeaway
BI drop fakta baru: di era higher for longer, ngandelin BI-Rate doang udah gak mempan buat nge-bost ekonomi! Makanya, Gubernur BI Destry Damayanti memilih combo kebijakan lewat insentif makroprudensial (KLM). Bank yang gak cuma "nimbun" SBN dan SRBI bakal disuntik insentif likuiditas biar punya cash melimpah buat disalurin jadi kredit ke masyarakat!
