Istana Hormati Proses Hukum Febrie Adriansyah yang tengah Berlangsung, Tekankan Komitmen Presiden Prabowo
astakom.com, Jakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi baru saja memberikan reminder kepada publik untuk tetap menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Respons ini muncul di tengah ramainya wacana kemungkinan KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya berada di posisi mendukung sekaligus menghormati proses yang saat ini sedang digodok oleh Kejagung.
"Sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan mari kita menghormati seluruh proses hukum," ucap Prasetyo kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Komitmen Presiden Prabowo cegah korupsi
Langkah ini juga menjadi cerminan dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dari awal emang *strict* banget soal penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan potensi korupsi.
"Berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi, berulang kali juga Bapak Presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan, untuk memperbaiki diri, menghilangkan praktik-praktik yang tadi kami sebutkan. Jadi semangatnya adalah itu," terang Prasetyo.
KPK nilai masih terlalu dini
Di sisi lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai obrolan soal ambil alih kasus ini masih terlalu dini. Untuk saat ini, KPK memilih untuk tetap berada di koridornya dengan fokus melakukan supervisi terhadap perkara yang sedang berjalan di Kejagung.
"Saya kira terlalu dini ya, gitu. Kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu, prosesnya sementara berjalan," ungkap Setyo kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/07/2026).
Menurut Setyo, proses koordinasi dan pendalaman alat bukti masih terus on progress, jadi semua pihak diharapkan menghormati setiap tahapan hukum yang ada tanpa harus buru-buru mengambil kesimpulan.
"Koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi, menurut saya ya silakan berproses dahululah," tuturnya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Kasus ini jadi pengingat bahwa penegakan hukum perlu diberi ruang untuk berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan. Di saat yang sama, koordinasi antarlembaga dan komitmen pemberantasan korupsi tetap penting dijaga agar proses hukum berlangsung profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik.









