Presiden Prabowo Kasih Harga Khusus BBM buat Nelayan Kapal 30–200 GT, Tetap Hemat Bujet APBN!
astakom.com, Jakarta – Kabar baik buat industri perikanan Tanah Air! Presiden Prabowo Subianto baru saja menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi para pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin, 13 Juli 2026.
Dilema harga BBM dan Solusi sat set pemerintah
Menko Airlangga menjelaskan kalau sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak tinggi banget sampai Rp21.300 per liter. Di sisi lain, BBM untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT sudah aman di harga Rp6.800 per liter.
Plot twist-nya, para pengusaha nelayan dengan kapal medium-besar (30–200 GT) justru sempat boncos karena harus beli harga non-subsidi yang mahal. Karena itu, Presiden RI langsung turun tangan memberikan arahan agar mereka juga kebagian harga khusus.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkap Airlangga, dilansir laman resmi Presiden RI yang disitat astakom.com pada Selasa (14/07/2026).
Pendanaan anti bebani negara, manfaatkan dana BPDP
Biar nggak bikin APBN ikutan stress, pemerintah punya cara jenius. Menko Airlangga menambahkan bahwa jika dihitung dari harga rata-rata produksi solar di dalam negeri, BBM non-subsidi ini harusnya dipatok di angka Rp18.600 per liter. Nah, selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter ini nantinya bakal dibiayai lewat dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), jadi benar-benar aman dari anggaran APBN.
“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.
Langkah ini bisa diambil karena saat ini kantong dana BPDP lagi stabil dan cukup banget untuk membiayai program tersebut. Kebijakan harga khusus BBM buat para nelayan ini bakal dikasih dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.
Kasih kepastian usaha, siap kawal biar nggak disalahgunakan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai kebijakan ini adalah bentuk real support pemerintah dalam memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Harga baru sebesar Rp15.000 per liter ini dijamin bakal meringankan beban operasional kapal-kapal besar.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.
Menteri Bahlil juga menegaskan kalau Kementerian ESDM bakal langsung gerak cepat memproses aturan resminya. “Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti.”
Biar nggak ada oknum yang memanfaatkan situasi, pemerintah bakal memperketat pengawasan biar kebijakan ini tetap sasaran. Titik-titik penyalurannya bakal dikoordinasikan langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” pungkas Menteri Bahlil. (aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah lagi ngasih real support yang sat set banget nih buat para pengusaha nelayan kapal 30–200 GT dengan ngasih harga khusus BBM jenis solar jadi Rp15.000 per liter biar usaha mereka nggak makin boncos. Plot twist-nya, kebijakan ini sama sekali nggak bakal bikin APBN ikutan stress karena selisih harganya yang Rp3.600 per liter itu bakal dibiayai pakai dana BPDP yang kantongnya lagi stabil banget. Biar niat baik ini aman dari oknum nakal dan tetap tepat sasaran, Kementerian ESDM bareng KKP bakal langsung memperketat pengawasan dan nentuin titik-titik penyalurannya secara ketat.
