Gubernur Jateng Resmi Tunjuk Eko Sapto Jadi Plt Bupati Sukoharjo Gantikan Etik Suryani
astakom.com, Jakarta — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, baru aja resmi nunjuk Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, buat jadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Langkah gerak cepat (gercep) ini diambil setelah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pelaksana tugas sudah kami tunjuk, yaitu wakilnya. Itu sesuai undang-undang," ungkapnya di sela Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (13/07/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, keputusan ini udah sesuai sama rules perundang-undangan yang berlaku. Kalau kepala daerah lagi berhalangan atau kena masalah hukum, posisi Plt emang otomatis diisi sama wakilnya biar roda pemerintahan kagak stuck alias tetap jalan terus.
Pelayanan publik tetap jalan
Luthfi juga ngasih jaminan ke masyarakat kalau urusan pelayanan publik di Pemkab Sukoharjo bakalan tetap smooth dan aman terkendali pascapenunjukan Plt ini. Masyarakat gak perlu khawatir urusan administrasi jadi terhambat.
"Pelaksana tugas sudah ditunjuk sejak kemarin, tidak boleh ada yang lowong. Prinsip kami, apabila ada penegakan hukum dari KPK maupun pihak lain di kabupaten/kota, pelayanan publik tidak boleh terganggu," terangnya.
Komitmen jaga integritas
Di momen yang sama, Gubernur Jateng juga ngasih reminder keras buat seluruh kepala daerah. Luthfi menegaskan kalau dari awal pihak pemprov udah sering spill soal pentingnya ngejalanin pemerintahan yang bersih, taat hukum, dan wajib hukumnya menjaga integritas.
Segala effort buat pencegahan korupsi pun sebenarnya udah sering dilakuin, mulai dari program pembinaan, bikin MoU, sampai penandatanganan pakta integritas bareng para kepala daerah.
"Kami sudah mengingatkan dan terus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan," jelasnya.
Hormati proses hukum
Terakhir, Ahmad Luthfi menyatakan pihak pemprov sangat menghormati legal process yang lagi dijalani KPK. Menurutnya, proses penegakan hukum terhadap oknum individu sama sekali gak boleh bikin pelayanan ke masyarakat jadi red flag atau ikutan terganggu.
"Yang melakukan ya yang bertanggung jawab. Tidak ada dampak terhadap institusi, dan pemerintahan tetap berjalan," tuturnya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Penunjukan Plt Bupati menunjukkan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan meski kepala daerah tersandung kasus hukum. Di sisi lain, momentum ini jadi pengingat kalau integritas bukan sekadar pakta atau komitmen di atas kertas, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan nyata agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak ikut terdampak.
