Perkuat Pengawasan Seluruh PSN: Pemerintah Gaspol Sikat Korupsi, Pastikan Semua Tata Kelola Bersih!
astakom.com, Jakarta – Pemerintah lagi bener-bener lock in nih buat memperketat pengawasan di semua program strategis nasional. Intinya, pemerintah mau mastiin kalau semua kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan jauh-jauh deh dari yang namanya korupsi.
Hal ini ditegaskan langsung sama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (04/06/2026).
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Menteri Pras, dilansir laman Presiden RI yang dikutip astakom.com pada Jumat (05/06/2026).
Gak ada celah, semua lembaga kena audit
Menteri Pras juga spill kalau penguatan pengawasan ini berlaku rata buat seluruh program pemerintah yang dipegang sama kementerian maupun lembaga. Biar gak sekadar wacana, pemerintah bakal mengoptimalkan fungsi berbagai badan pengawas biar kerjanya makin mantap.
“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” jelasnya.
Presiden Prabowo pantau langsung
Gak cuma lewat jalur lembaga formal, ternyata Presiden Prabowo Subianto juga turun tangan langsung buat monitoring dan evaluasi program-program prioritas ini, lho.
Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden rutin banget nerima laporan perkembangan dari semua kementerian. Tujuannya jelas: biar target pembangunan nasional tercapai sesuai rencana dan gak blunder.
“Jadi Beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” pungkas Menteri Pras. (aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah lagi gaspol banget nih memperketat pengawasan di semua Program Strategis Nasional (PSN) biar gak ada celah buat korupsi, jadi semuanya wajib transparan dan akuntabel. Gak main-main, Mensesneg Prasetyo Hadi nge-spill kalau semua kementerian dan lembaga bakal kena audit internal dari BPKP secara rutin. Ditambah lagi, Presiden Prabowo juga turun tangan langsung buat monitoring dan nge-evaluasi laporan berkala, intinya no-debat target pembangunan harus tercapai bersih tanpa blunder!
