Soal Dugaan Transfer Pricing Ekspor CPO di Indonesia: Wilmar Siap Koordinasi Otoritas Terkait & Transparan!
astakom.com, Jakarta – Raksasa agribisnis yang berbasis di Singapura, Wilmar International Ltd, akhirnya buka suara alias spill the tea terkait pemberitaan sejumlah media mengenai penyelidikan dugaan transfer pricing dan under invoicing ekspor minyak sawit (CPO) oleh otoritas Indonesia. Isu ini sempat bikin heboh karena menyangkut industri yang jadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara.
Dalam keterbukaan informasi yang dirilis di Bursa Singapura (SGX) Kamis silam (28/05/2026), manajemen Wilmar menyatakan bahwa pihak mereka sebenarnya belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan tersebut.
Koordinasi dengan otoritas terkait
Meski begitu, perusahaan mengaku nggak mau abai dan sudah berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memahami persoalan yang sedang jadi perhatian pemerintah Indonesia.
“Wilmar ingin menegaskan bahwa kami belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan yang disebutkan dalam sejumlah pemberitaan media. Namun, kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami perhatian mereka,” tulis manajemen Wilmar dalam keterbukaan informasi tersebut, dikutip astakom.com pada Jumat (29/05/2026).
Siap transparan
Wilmar juga menegaskan bakal transparan dan menyampaikan perkembangan terbaru kepada pasar kalau nantinya mereka resmi menerima surat atau pemberitahuan terkait proses investigasi tersebut.
“Jika dan ketika kami menerima pemberitahuan resmi bahwa Wilmar sedang diselidiki terkait dugaan under-invoicing dan transfer pricing ekspor, kami akan segera menyampaikan pembaruan kepada pasar,” lanjut pernyataan tersebut.
Isu panas ini kembali menyoroti tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia, khususnya industri minyak sawit yang selama ini jadi andalan ekonomi nasional.
Menkeu bongkar modus eksportir nakal
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat bikin geger setelah mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai faktur ekspor (under invoicing) CPO. Nggak main-main, dugaan ini menyeret 10 eksportir terbesar kelapa sawit di Indonesia.
Menkeu Purbaya membongkar modus operandi perusahaan nakal ini yang sengaja mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka sendiri di Singapura dengan harga murah. Nah, dari Singapura baru deh dijual lagi ke negara tujuan asli dengan harga yang melambung tinggi. Strategi flexing profit di luar negeri ini jelas merugikan kas negara.
"Ada yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana (impor) USD4 jutaan. Berubah harganya 200 persen," kata Purbaya blak-blakan saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu sebelumnya.
Glow up Tata Kelola Ekspor pakai teknologi AI
Dugaan praktik under invoicing ini awalnya memang hard to track alias susah dilacak oleh Bea Cukai karena keterbatasan data di negara tujuan. Tapi sekarang, pemerintah sudah melakukan upgrade sistem besar-besaran.
Pemerintah mulai melacak praktik nakal ini menggunakan teknologi AI (Kecerdasan Buatan) serta melakukan pengecekan kapal per kapal. Kasus ini pun sudah mulai ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under invoicing dan lain-lain, tetapi basically nipu," jelas Purbaya yang juga mengisyaratkan adanya temuan serupa di sektor batu bara.
Menkeu Purbaya menegaskan kalau langkah tegas pemerintah ini bukan berniat untuk mematikan usaha para eksportir. Pemerintah cuma pengen memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) masuk secara optimal ke dalam negeri, bukan malah parkir di luar negeri.
Sebagai langkah konkret ke depan, pemerintah sudah menyiapkan pembentukan BUMN khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), untuk mengelola ekspor komoditas-komoditas strategis biar lebih amanah dan transparan. (aNs/aRsp)
Gen Z Takeaway
Spill the tea banget! Wilmar International akhirnya buka suara terkait isu miring dugaan transfer pricing dan under-invoicing ekspor CPO ke Singapura yang sempet bikin geger. Meski manajemen Wilmar mengaku belum dapet surat panggilan resmi dari pemerintah Indonesia, mereka lowkey kooperatif dan siap transparan kalau nantinya beneran diinvestigasi. Skandal ekspor nakal ini awalnya dibongkar sama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang nemuin modus manipulasi harga biar profitnya bisa "parkir" di luar negeri, tapi untungnya sekarang pemerintah udah upgrade sistem pakai teknologi AI biar lebih gampang ngelacak oknum yang suka "nipu" devisa negara tersebut.
