Asosiasi GAPKI Dukung Penegakan Hukum soal Dugaan 10 Eksportir CPO 'Nipu' Pakai Trik Under Invoicing
astakom.com, Jakarta – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, akhirnya buka suara soal statement Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang nge-klaim udah mengantongi data 10 perusahaan kakap eksportir kelapa sawit yang diduga bermasalah.
Bendahara RI itu mengungkap kalau kesepuluh perusahaan raksasa tersebut diduga melakukan manipulasi nilai ekspor alias under invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Trik ini jelas bikin heboh industri komoditas Tanah Air.
GAPKI siap dukung hukum, tapi minta jangan asal tuduh
Merespons isu panas ini, Eddy menegaskan kalau GAPKI bakal mendukung penuh penegakan hukum apabila dugaan tersebut memang terbukti secara valid. Namun, ia menilai semuanya perlu dibuktikan dulu lewat proses hukum yang jelas biar nggak memicu polemik berkepanjangan di industri sawit.
"Jangan sampai baru dugaan-dugaan, kemudian malah justru menjadi lebih runyam. Kalau memang terjadi, silakan diproses hukum. Kita sangat sepakat itu," ujar Eddy ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa silam (26/05/2026), dikutip astakom.com.
Sistem SiMoDIS BI diklaim super ketat
Eddy juga memastikan kalau aktivitas ekspor dari seluruh perusahaan sawit anggota GAPKI selama ini selalu tercatat dan terpantau lewat sistem yang ada. Menurutnya, pelaporan ekspor sawit itu nggak bisa asal-asalan karena pengawasannya super ketat.
"Begitu ada PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), begitu barang keluar, itu langsung Bank Indonesia (BI) memonitor itu. Tiga bulan tidak ada devisa masuk, langsung dapat peringatan. Tidak masuk juga, langsung dibekukan," kata Eddy menjelaskan alurnya.
Soal Shell Company di luar negeri, GAPKI pilih no comment
Terkait dugaan modus under invoicing yang memanfaatkan perusahaan cangkang (shell company) di luar negeri, pihak GAPKI memilih untuk nggak berspekulasi lebih jauh dan menyerahkan semuanya ke pihak berwenang.
"Saya nggak mau berkomentar. Silakan diproses saja, diselidiki seperti apa, kalau memang melakukan pelanggaran, diproses," tambahnya.
Metode random sampling Menkeu yang bikin tercengang
Di sisi lain, dugaan yang dilontarkan oleh Menkeu Purbaya ternyata berasal dari hasil penelusuran sampel acak (random sampling) terhadap beberapa perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit. Hasilnya pun cukup bikin tercengang.
"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," ungkap Menteri Purbaya.
Potensi kerugian negara diprediksi bakal jauh lebih gede
Purbaya mengatakan kalau data yang diserahkan pemerintah ke aparat penegak hukum saat ini baru sebagian kecil dari sampel pemeriksaan. Ia memprediksi nilai kerugian real-nya bisa jauh lebih gede dari data awal.
"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," lanjut sang Bendahara Negara kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin silam (25/05/2026).
Angka kerugian sementara tembus USD84 juta!
Menkeu juga membenarkan kalau angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa itu udah menyentuh angka sekitar USD84 juta. Angka fantastis tersebut baru keluar dari sebagian kecil transaksi ekspor yang dicheck oleh pemerintah.
"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira," jelas Purbaya mengenai potensi kerugian totalnya, dikutip astakom.com pada Kamis (28/05/2026).
Gaya jual rugi ke afiliasi Singapura yang bikin geleng-geleng
Sebelumnya, Purbaya membongkar modus operandi perusahaan nakal ini yang sengaja mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga murah. Lalu dijual lagi ke negara tujuan asli dengan harga yang melambung tinggi.
"Ada yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana (impor) USD4 jutaan. Berubah harganya 200 persen," kata Purbaya blak-blakan saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu sebelumnya.
Pakai teknologi AI, pemerintah siap benahi tata kelola ekspor
Dugaan praktik under invoicing ini awalnya emang susah dilacak Bea Cukai karena keterbatasan data di negara tujuan. Namun sekarang pemerintah mulai melacaknya pakai teknologi AI dan pengecekan kapal per kapal. Kasus ini pun sudah mulai ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under invoicing dan lain-lain, tetapi basically nipu," jelas Purbaya yang juga mengisyaratkan adanya temuan serupa di sektor batu bara.
Purbaya juga menegaskan kalau pemerintah tidak berniat mematikan usaha para eksportir. Pemerintah hanya ingin memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan devisa hasil ekspor masuk secara optimal ke dalam negeri.
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembentukan BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor komoditas strategis. (aNs)
Gen Z Takeaway
Bursa ekspor sawit lagi heboh setelah Menkeu Purbaya spill tipis-tipis soal 10 perusahaan kakap yang diduga manipulasi harga alias under invoicing pake modus jual rugi ke afiliasi Singapura, sampe bikin negara boncos sekitar USD84 juta! Menanggapi isu panas yang ke-detect lewat AI ini, Ketua GAPKI, Eddy Martono, langsung speak up dan nge-gas dukung proses hukum biar nggak asal nuduh, apalagi sistem pengawasan BI sebenarnya udah seketat itu, walau pemerintah sendiri siap berbenah bikin BUMN baru biar nggak kena tipu lagi.
