Komisi V DPR RI Dukung Himbauan Presiden Prabowo: Potongan Ojol Turun hingga ke 8%, Tanda-tanda Realisasi?
astakom.com, Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto buat mangkas potongan aplikator ojek online (ojol) dari yang tadinya 20% jadi cuma 8% dapet lampu hijau nih dari Senayan. Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, menilai langkah ini bener-bener life saver buat kesejahteraan para driver ojol yang selama ini merasa "tercekik" sama biaya platform yang tinggi.
“Komisi V DPR mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Ridwan dalam keterangan tertulis yang dikutip astakom.com, Rabu (06/05/2026).
Harus ada efek real
Ridwan negasin kalau aturan ini sudah sah, perusahaan teknologi nggak punya pilihan lain selain patuh. Dia nggak mau kebijakan ini cuma jadi pemanis di atas kertas doang tanpa ada efek real ke dompet para pengemudi. Pokoknya, jangan sampai cuma gimmick!
“Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi (driver ojol), sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Buat DPR, penataan ulang skema potongan ini adalah bukti nyata kalau negara hadir buat ngelindungin pekerja sektor informal digital. Biar makin clear, Komisi V berencana segera memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan.
Pastikan kebijakan berjalan mulus
Langkah ini diambil biar transisi kebijakannya berjalan mulus tanpa ada celah buat main curang. Tujuannya satu: biar ekosistem transportasi digital di Indonesia jadi lebih sehat dan proporsional buat semua pihak. Nggak cuma soal tarif, Ridwan juga spill soal pentingnya jaminan sosial buat para pekerja di sektor gig economy ini.
Dia mendorong supaya driver ojol dapet perlindungan dasar kayak asuransi kerja dan akses BPJS Kesehatan yang lebih simpel.
“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” imbuh politisi asal Sulawesi Tenggara tersebut.
Sebagai penutup, Ridwan berharap keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini nggak cuma berhenti di jalanan aja. Dia mengingatkan supaya sektor produktif lainnya, kayak petani dan nelayan, juga dapet perhatian serupa dalam hal perlindungan sosial.
Harapannya, transformasi ekonomi digital ini bisa jadi pemantik buat naikin standar hidup seluruh pekerja informal di Indonesia. Manifesting banget, kan? (aNs/aRsp)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo fiks dapet green flag dari DPR buat pangkas potongan aplikator ojol dari 20% jadi cuma 8%, biar cuan para driver nggak kena "cekek" terus. Langkah life saver ini beneran di-manifesting biar bukan sekadar gimmick doang, tapi jadi bukti nyata negara hadir buat jagain kesejahteraan pekerja gig economy lewat perlindungan sosial yang lebih proper. Pokoknya, kebijakan ini harus real masuk dompet dan bikin ekosistem transportasi digital makin sehat tanpa ada celah main curang, slay banget sih!
