Komdigi Dorong Literasi Digital Etika Jurnalistik di Tengah Gempuran Disinformasi Hoaks dan AI
astakom.com, Jakarta - Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin masif membuat ekosistem informasi digital bergerak jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Di balik kemudahan produksi konten, muncul tantangan serius berupa meningkatnya risiko hoaks berbasis AI yang kian sulit dibedakan dari informasi faktual.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menegaskan pentingnya penguatan literasi digital serta penerapan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas informasi publik di ruang digital.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum Insight Talk Volume 3 bertema “Cerdas di Era Kecerdasan Artifisial” yang digelar di Palembang, Sumatra Selatan. Kegiatan ini melibatkan ratusan jurnalis dari berbagai media serta menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, media, dan Dewan Pers.
Era AI Jurnalis ditekankan jadi filter utama
Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menyoroti bahwa perkembangan AI yang sangat cepat membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dan konten hasil rekayasa teknologi. Dalam situasi ini, jurnalis dinilai memiliki peran krusial sebagai penyaring informasi.
"Menjadi tanggung jawab jurnalis untuk memastikan bahwa konten yang mereka produksi, meski memanfaatkan AI, tetap mematuhi kode etik jurnalistik. Hal ini demi memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan benar,"
Ia menegaskan bahwa AI dapat dimanfaatkan dalam proses kerja jurnalistik, namun tetap harus berada dalam koridor verifikasi, akurasi, dan prinsip etika yang ketat.
Literasi igital belum seimbang dengan akses teknologi
Di sisi lain, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar, menilai adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan akses teknologi dengan tingkat literasi digital masyarakat yang masih tertinggal. Kondisi ini berpotensi memperbesar risiko penyebaran disinformasi.
"Mengingat literasi kita pertumbuhannya lebih lambat daripada aksesibilitas, maka forum semacam ini harus terus digalakkan. Semua stakeholder punya kewajiban moral untuk terlibat dalam peningkatan literasi publik yang lebih kuat,"
Menurutnya, penguatan literasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dan pemerintah.
Kolaborasi jadi kunci hadapi disinformasi era AI
Forum tersebut juga menegaskan bahwa menjaga kualitas informasi di era digital tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah, media, dan lembaga pers menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan kredibel.
Hal ini juga sejalan dengan peran Dewan Pers yang terus mendorong jurnalisme berkualitas agar tetap menjadi rujukan utama publik di tengah derasnya arus konten berbasis AI. Perwakilan Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, menegaskan pentingnya menjaga standar etik dan profesionalisme dalam praktik jurnalistik, meskipun teknologi terus berkembang pesat. (deA/aRsp)
Gen Z Takeaway
Di era sekarang, semua orang bisa bikin konten pakai AI dalam hitungan detik, tapi bukan berarti semua konten itu bisa dipercaya. Justru makin cepat informasi menyebar, makin penting buat kita buat berhenti sejenak, cek ulang, dan pastikan sumbernya jelas. Karena yang paling berbahaya bukan kurangnya informasi, tapi banjir informasi yang belum tentu benar.
