DPM ITB Nobel Makassar Paparkan Data Telak Tanggapi Kritik BEM UGM yang Dianggap Tendensius
astakom.com, Makassar, – Polemik mengenai kritik tajam yang dilontarkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memicu diskursus di tingkat nasional.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITB Nobel Indonesia Makassar angkat bicara, menilai substansi kritik tersebut cenderung spekulatif dan tidak berbasis pada kajian ilmiah yang kuat.
Ketua DPM ITB Nobel Indonesia, Wahyudin, menyatakan bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional, kritik yang disampaikan oleh pucuk pimpinan mahasiswa kampus ternama seharusnya berlandaskan pada data empiris dan fakta di lapangan, bukan sekadar opini personal yang emosional.
Dalam keterangannya kepada media, Wahyudin menyoroti beberapa poin keberatan BEM UGM yang meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Kabinet Merah Putih, hingga surat laporan kepada UNICEF.
"Kami menilai narasi yang dibangun mulai dari mengaitkan wafatnya seorang siswa di NTT dengan kebijakan Presiden, hingga laporan ke lembaga internasional, lebih mirip dengan umpatan personal yang tendensius daripada kritik akademis. Ini sangat disayangkan keluar dari lisan seorang tokoh mahasiswa," ujar Wahyudin pada Selasa (23/02).
Wahyudin menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga daya nalar kritis yang proporsional dan sistematis. Ia mengkhawatirkan narasi yang bersifat sporadis tanpa akar masalah yang jelas justru akan terjebak menjadi alat agitasi dan propaganda politik.
"Mahasiswa seharusnya mengupas permasalahan bangsa secara substantif untuk menemukan solusi, bukan secara sporadis yang berisiko memicu disintegrasi bangsa atau merusak harmonisasi sosial," tambahnya.
DPM ITB Nobel Makassar menegaskan posisi mereka bukan sebagai pembela pemerintah. Wahyudin mengakui bahwa banyak kebijakan pemerintah saat ini yang masih memerlukan penyempurnaan dan pengawasan ketat dari elemen mahasiswa.
Namun, ia sangat menyayangkan langkah BEM UGM yang melayangkan surat ke UNICEF terkait isu domestik. Menurutnya, tindakan tersebut kurang tepat karena menyangkut kedaulatan negara dan berpotensi mencoreng citra mahasiswa Indonesia di kancah internasional.
"Melayangkan surat ke lembaga asing seperti UNICEF untuk mengadili pemerintah negara berdaulat, dengan isi yang kami nilai kurang berdasar dan kurang etis, justru mempermalukan wajah mahasiswa Indonesia sendiri. Kita harus tetap kritis, namun tetap menjaga kehormatan bangsa," tutup Wahyudin.
