astakom.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengunci tiga pilar strategis pembangunan 2026: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan pariwisata.
Penegasan itu disampaikan langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat pimpinan di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2/2026).
Dikutip dari laman resmi ntbprov pada Jumat, (20/2/2026) dihadapan jajaran kepolisian, Iqbal menegaskan peran kepala daerah tidak berdiri sendiri.
“Gubernur dan bupati adalah bagian dari sistem nasional. Program daerah harus inline dengan kebijakan pusat dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Kemiskinan jadi titik start
Angka kemiskinan NTB masih mendekati 12 persen, dengan sekitar 2 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem. Dari hampir 6 juta penduduk, sekitar 720 ribu jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan.
Tercatat 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem dan lebih dari 300 desa memiliki kantong kemiskinan di atas 20 persen.
Iqbal bahkan menyebut kemiskinan sebagai akar persoalan sosial.
“The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegasnya.
Program Desa Berdaya pun dijalankan bertahap. Tahun ini sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi.
Skemanya dimulai dari validasi data, lalu identifikasi potensi ekonomi warga dengan target pendapatan minimal Rp1 juta per bulan agar bisa naik kelas keluar dari garis kemiskinan.
Pangan harus aman sebelum juli
Pilar kedua menyasar ketahanan pangan. NTB menargetkan kebutuhan strategis seperti sayur, telur, dan ikan terpenuhi penuh pada Juli 2026. Setiap desa didorong punya minimal satu greenhouse agar produksi stabil dan harga nggak gampang melonjak.
“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” kata Iqbal.
Langkah ini diselaraskan dengan agenda nasional yang menekankan penciptaan pasar lebih dulu sebelum produksi ditingkatkan. Artinya, petani dan peternak nggak lagi waswas harga anjlok saat panen raya.
Untuk memperkuat modal usaha, Pemprov menggandeng Bank NTB Syariah dengan skema pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi kelompok usaha produktif kategori hijau.
Disiapkan dana KUR Rp30 miliar untuk sektor produktif dan UMKM, serta Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran.
Pariwisata jadi mesin ekonomi
Sektor pariwisata diposisikan sebagai engine pertumbuhan. NTB punya modal kuat, mulai dari keindahan alam hingga event internasional seperti MotoGP Mandalika.
Tujuh rute domestik baru sudah tercatat, dan NTB membidik rute internasional ke Darwin, Perth, serta Bangkok. Strategi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) juga diperkuat agar kunjungan wisata nggak cuma musiman.
Namun, percepatan ini nggak lepas dari tantangan keamanan destinasi dan perizinan event yang masih panjang. Karena itu, Pemprov bersama Polda merumuskan sistem perizinan yang lebih sederhana dan transparan.
“Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegas Iqbal.
IPR & lingkungan
Selain tiga pilar utama, NTB juga tengah mempercepat penyusunan Perda Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, sebagian kewenangan IPR didelegasikan pusat ke provinsi. Pemprov menegaskan pengelolaan tambang rakyat harus tetap menjamin kesejahteraan tanpa merusak lingkungan.
“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu,” ujarnya.
Dengan kombinasi strategi sosial, pangan, dan pariwisata, NTB 2026 diproyeksikan jadi momentum akselerasi. Targetnya bukan cuma growth, tapi growth yang terasa sampai level desa.
Kalau diringkas: ini bukan sekadar wacana. Ini roadmap besar NTB buat naik kelas.
