EV Indonesia Ngegas Beneran: Regulasi Jalan, Pasar Meledak, Industri Siap Go Global
astakom.com, Techno - Transformasi teknologi kendaraan listrik di Indonesia mulai masuk fase serius. Peluncuran Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bukan sekadar janji, tapi sudah berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) nasional.
Laporan tersebut dipresentasikan dalam forum bersama Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) dan pemerintah, yang menunjukkan bahwa hambatan struktural di pasar kendaraan listrik perlahan berhasil ditembus.
Skala pasar yang sebelumnya kecil kini berkembang pesat, seiring meningkatnya pilihan model, minat investasi, dan kesiapan industri.
Perpres 79/2023 kini diposisikan sebagai penggerak utama percepatan elektrifikasi transportasi, bukan hanya untuk tujuan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi teknologi dan kemandirian energi nasional.
Perpres 79/2023 jadi game changer pasar kendaraan listrik
Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) bersama Pemerintah Indonesia menyambut positif peluncuran Laporan Pelaksanaan Perpres 79/2023 yang digelar di The Westin Jakarta pada 30 Januari 2026. Laporan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik berbasis baterai di Tanah Air.
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah dalam mempercepat adopsi BEV secara masif.
“AEML akan terus mendukung program pemerintah untuk mempercepat adopsi BEV. Kendaraan listrik yang makin masif akan membawa banyak manfaat, mulai dari kualitas udara kota yang lebih baik, pengurangan beban subsidi BBM, hingga memperkuat ketahanan energi nasional karena ketergantungan impor BBM bisa ditekan,” ujar Rian, dikutip dari rilis resmi AEML (02/02/2026).
Menurut AEML, kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan teknologi kendaraan listrik yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan kepastian bagi industri dan konsumen.
Pasar melejit, pilihan model bertambah, investasi mengalir
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjelaskan bahwa Perpres 79/2023 berperan besar dalam memutus siklus hambatan struktural pasar BEV yang selama ini ditandai oleh keterbatasan pilihan produk dan minimnya minat investasi produsen.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, memaparkan pertumbuhan signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam periode 2023 hingga 2025, penjualan kendaraan listrik roda empat tumbuh rata-rata 147 persen per tahun. Pilihan model di pasar juga meningkat drastis, dari 16 varian menjadi 138 varian,” jelas Rachmat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan elektrifikasi kendaraan bukan semata isu lingkungan, melainkan bagian dari strategi teknologi dan energi nasional.
“Sekitar 97 persen sumber listrik Indonesia berasal dari dalam negeri, berbeda dengan BBM yang masih sangat bergantung pada impor. Elektrifikasi kendaraan adalah langkah strategis menuju kemandirian energi,” tambahnya.
Bukan cuma pasar, Indonesia disiapkan jadi basis produksi global
Dari sisi perdagangan dan industri, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar konsumen, tetapi juga sebagai basis produksi kendaraan listrik untuk ekspor.
Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Andri Gilang, menyampaikan bahwa fasilitas produksi BEV yang dibangun di Indonesia diarahkan untuk melayani pasar regional hingga global.
“Kami memastikan fasilitas produksi di Indonesia mampu melayani pasar kawasan dan negara lain, sehingga Indonesia menjadi pusat produksi BEV,” ujar Andri.
Seiring berakhirnya insentif impor sementara pada akhir 2025, pemerintah akan melanjutkan akselerasi adopsi BEV melalui kebijakan tarif preferensial seperti BBNKB, PKB, dan PPnBM, guna menjaga momentum pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.
Rian Ernest menambahkan bahwa AEML siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam pengembangan insentif non-fiskal.
“AEML ingin mendorong kemudahan operasional bagi pengguna kendaraan listrik melalui insentif non-fiskal agar masyarakat semakin tertarik beralih ke BEV tanpa selalu membebani anggaran negara,” tutupnya.
