Banjir Bandang di Sitaro Sulut: 14 Orang Meninggal, Daerah Tetapkan Tanggap Darurat
astakom.com, Jakarta — Kembali terjadi banjir bandang di wilayah Desa Bahu di Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut), dini hari kemarin (5/1/2026).
Sejumlah rumah dikabarkan rusak karena dihantam batu-batu besar yang terbawa arus banjir. Akses masyarakat juga terputus karena banjir bandang tersebut.
Berdasarkan kabar terbaru, banjir bandang ini telah memakan belasan korban jiwa. Humas Basarnas Sulut, Nuriadin Gumeleng, mengatakan sebanyak 14 orang meninggal dunia.
“Hingga Selasa 6 Januari 2026 pukul 08.00 Wita, data korban yang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di Pulau Siau sebanyak 14 orang, korban hilang sebanyak empat orang, sedangkan 18 orang mengalami luka-luka,” ujar Nuriadin dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Detail korban akibat banjir bandang
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro, korban meninggal dunia tersebar di empat kampung/kelurahan yakni Bahu (8 orang), Peling (2), Laghaeng (3), dan Batusenggo 1 orang.
Sedangkan korban hilang berasal dari Bahu sebanyak 3 orang, dan Laghaeng 1 orang.
"Tim Basarnas sudah tiba di Pulau Siau dari Pelabuhan Manado pada Selasa 6 Januari 2026 pukul 03.07 Wita, dan langsung menuju titik pencarian korban," ujar Nuriadin.
"Dalam operasi ini, Basarnas Sulut membawa sejumlah alut SAR, di antaranya kendaraan rescue, peralatan komunikasi, medis, mountaineering, tenda posko, serta peralatan pendukung lainnya," ujarnya.
Respons Pemkab Kepulauan Sitaro
Bupati Kepulauan Sitaro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. Keputusan ini setelah banjir bandang menghantam wilayah Sulut kepulauan itu kemarin (5/1/2026) dini hari.
"Bahwa dengan terjadinya bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi," kata Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangi dalam surat teranggal 5 Januari 2026 itu.
Bupati Sitaro menjelaskan, berdasarkan pertimbangan terjadinya bencana hidrometeorologi itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
"Penanganan Status Tanggap Darurat Hidrometeorologi berlangsung selama 14 terhitung mulai tanggai 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026," ujarnya.
Bupati Sitaro mengatakan, biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan itu dibebankan pada APBD 2026 dan APBN 2026.
