Fokus Rehabilitasi Sumatera, Pemerintah Siapin Rp 51 T di Tahun 2026
astakom.com, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran dalam APBN sebesar Rp 51 Triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi tiga provinsi di Sumatera yang terkena dampak bencana banjir dan longsor.
"Jadi kita siapkan disamping itu untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, estimasinya Rp 51 triliun," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rakor satgas pemulihan pasca bencana yang disiarkan di YouTube DPR RI, dikutip Rabu (31/12/2025).
Untuk tahun ini, Purbaya menegaskan dana sebesar Rp268 miliar telah disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencakup 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor.
Anggaran tambahan BNPB yang disetujui
Tidak hanya itu, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah terealisasi sebanyak Rp 650 miliar untuk penanggulangan bencana di Sumatera.
BNPB juga telah mengajukan penambahan anggaran untuk mengatasi dampak banjir di Sumatera sebanya 1,4 triliun. Purbaya meyakini penambahan itu telah disetujui.
"Jadi dana siap pakai dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, cukup banyak sudah berapa ratus miliar yang anggaran asli BNPB, tapi mereka sudah minta tambahan ke kami Rp 1,4 triliun ini masuk 18 Desember 2025. Ini untuk bencana Sumatera sebesar Rp 650 miliar," jelasnya.
Anggaran yang harus segera diajukan
Saat ini masih ada Rp 1,51 triliun dana tanggap darurat atau dana siap pakai untuk cadangan bencana. Dana tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Purbaya mewanti-wanti agar pengajuan jangan sampai dilakukan tahun depan. Karena konsekuensinya akan hangus dan akan menjadi pengurangan terhadap dana tersebut.
"Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok atau hari ini (diajukan), biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini ada Rp 1,51 triliun," pungkas dia.
